Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Pelabuhan RI Tak Akan Digunakan untuk Kepentingan Israel

Kompas.com - 26/01/2024, 18:25 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel.

Hal ini menanggapi adanya surat terbuka yang diunggah di media sosial yang menyebutkan kapal dagang milik Israel, ZIM Trade, dijadwalkan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia, yaitu di Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

"Beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel, saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu," kata Jokowi seperti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Mahkamah Internasional Umumkan Putusan Sementara Gugatan Genosida Israel Hari Ini

Adapun keputusan ini sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina.

Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Ia mengaku telah menyampaikan pesan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk membawa suara tegas dukungan Indonesia kepada Palestina, sebelum Retno berangkat ke New York, AS, untuk hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB.

"Saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan," jelasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan dari solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Israel-Palestina.

Baca juga: Netanyahu Tolak Kemerdekaan Palestina, Jokowi: Ini Tidak Dapat Diterima

Adapun solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Artinya, Israel harus mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat yang berdampingan dengan Israel.

Jokowi menyatakan, pernyataan Israel tidak dapat diterima. Sebab lewat pernyataan itu, Israel artinya tidak mau mengakui bangsa Palestina sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

"Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tandasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari surat terbuka yang diunggah pemilik akun Instagram @greschinov untuk Menhub, disebutkan bahwa kapal dagang milik Israel, yakni ZIM Trade, dijadwalkan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia, yaitu di Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Baca juga: Kepala WHO Serukan Gencatan Senjata Permanen, Dicibir Israel

"Kami mengusulkan dan memohon kepada Bapak untuk melarang kapal-kapal dagang Israel berlabuh di pelabuhan kita sebagai bentuk perjuangan kita untuk kemerdekaan Palestina," tulis akun Instagram @greschinov, Senin (1/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com