Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Bantah Gibran "Kebakaran" sehingga Luhut dan Bahlil "Keroyok" Tom Lembong

Kompas.com - 26/01/2024, 16:16 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Thomas Lembong sendiri adalah mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Luhut menyindir pernyataan Tom Lembong soal pemberian contekan atau catatan kepada Presiden Jokowi saat masih berada di lingkaran Istana.

"Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran (Jokowi), memang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden (Jokowi) adalah Bu Menteri Luar Negeri Retno," klaim Luhut dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya dikutip pada Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Tom Lembong Beri Nilai Cak Imin 90, Gibran 60, dan Mahfud 70-80 di Debat Cawapres

Menurut Luhut, seorang menteri yang memberikan catatan untuk atasannya itu memang sudah jadi bagian dari tugasnya. Dan catatan kepada Presiden juga biasa dilakukan oleh menteri lainnya.

"Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang kasih note. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu dan sebagai Kepala BKPM," ucap dia.

Luhut lalu mengkritik kinerja Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Kepala BKPM. Di mana menurut klaim Luhut, Tom Lembong banyak mewariskan pekerjaan rumah kepada penerusnya, Bahlil Lahadalia.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai Menteri Perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu Anda (Kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk online single submissions (OSS)," beber Luhut.

"Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah, sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS," kata Luhut lagi.

Bahlil juga kritik Tom Lembong

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir mantan Kepala BKPM Tom Lembong karena dirinya mendapatkan warisan investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun.

"Saya masuk di BKPM bulan Oktober 2019, saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp 708 triliun," ucap Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun menurut Bahlil, investasi mangkrak tersebut mampu diatasinya hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun.

"Alhamdulillah dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak bisa eksekusi Rp 558,7 triliun atau 78,9 persen," imbuh Bahlil.

Baca juga: Cerita Tom Lembong Pernah Disopiri Gibran Keliling Solo dan Bicara Peluang Investasi

Sedangkan sisa investasi mangkrak sekitar Rp 149,3 triliun tidak bisa diselesaikan karena adanya Pandemi Covid-19 dan kondisi internal perusahaan investor sehingga mereka menarik diri.

Bahlil juga memberikan contoh tiga investasi mangkrak yang berhasil diselesaikannya, sehingga mampu berkontribusi dalam Rp 558,7 triliun tersebut.

Pertama adalah PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon Banten yang mangkrak sekitar 4-5 tahun dengan investasi hampir Rp 60 triliun.

"Pemimpin saya terdahulu tidak bisa menyelesaikan ini, karena memang ilmu lapangan tidak ada sekolahnya di Harvard, apalagi menyelesaikan masalah pemain-pemain lapangan," sindir Bahlil.

Kedua adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata atau PLTS terbesar di Asia Tenggara yang mangkrak 5 tahun, dan ketiga adalah pabrik semen di Kalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com