Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Buka-bukaan soal Politik Terkini, Dapat Tekanan Usai Dukung Anies dan Sebut Jokowi Berubah

Kompas.com - 25/01/2024, 10:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK bicara mengenai situasi politik terkini menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Secara gamblang, JK mengumbar tentang arah dukungannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sampai dengan kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mantan rekan kerjanya pada periode 2014-2019.

Kritik sampai arah dukungan itu diungkapkan JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang ditayangkan di YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Intimidasi usai dukung Anies

Pada awal pembicaraan, JK membeberkan bahwa dirinya secara tidak langsung mengalami intimidasi dari "atas" setelah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Meski intimidasi itu tidak menimpanya secara langsung, JK mengaku orang-orang di sekitarnya mengalami tekanan.

Baca juga: JK: Saya Alami Pemilu sejak Pertama, Tak Ada Proses Pemilu Seburuk Saat Ini, Paling Buruk

Dia bercerita bagaimana ada pejabat publik yang seolah sulit untuk bertemu dengannya karena khawatir dicopot dari jabatan.

"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu," kata JK.

"Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi," ujarnya lagi.

JK lantas heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya, justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu.

Padahal, JK mengatakan, dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi. Dia juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak.

"Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itu lah selama ini negeri ini diatur seperti itu," kata JK.

Baca juga: JK Sebut Orang Dekatnya Diintimidasi Usai Dukung Anies-Muhaimin: Ada yang Dipenjara Tanpa Kesalahan

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa para pejabat itu ada yang takut dipotret oleh orang tak dikenal ketika bertemu dengannya.

Namun, dirinya tak membocorkan siapa pejabat yang dimaksud itu. Ia hanya berpandangan bahwa intimidasi yang membuat pejabat itu ketakutan sangat tidak adil.

"Tapi saya oke lah, ini risiko berpolitik," ujar Jusuf Kalla.

JK juga mengaku pihaknya ada yang bahkan mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com