JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan soal keberpihakan dalam pemilihan umum (pemilu) pada Rabu, 24 Januari 2024.
Pernyataan itu disampaikan Presiden ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye untuk pemilihan presiden (pilpres).
Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan para menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.
Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Baca juga: UU Pemilu Bolehkan Presiden dan Pejabat Negara Lain Kampanye, tapi...
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya melanjutkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik
Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.
Baca juga: Yusril: Jokowi Tidak Salah Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak
Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi mengatakan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.
Adapun saat memberikan pernyataan tersebut, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafid.
Pada Rabu, kelimanya baru saja menghadiri acara penyerahan pesawat Super Hercules C130J dan dua alat utama sistem persenjataan (alutsista) lainnya di kawasan Halim Perdanakusuma.
Sebagaimana diketahui, Menhan Prabowo saat ini juga merupakan calon presiden (capres) nomor urut 2.
Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak, tapi...
Prabowo menjadi peserta Pilpres 2024 dengan didampingi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Sementara itu, Meutya Hafid diketahui merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi pun ditanya soal keberpihakannya ke pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini.
Namun, Jokowi malah bertanya balik kepada awak media.
"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" ujar Jokowi.
Baca juga: Klaim Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Merusak Moral Politik
Kemudian, para pewarta juga bertanya apakah Kepala Negara akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres tertentu di pemilu tahun ini.
Presiden Jokowi pun menyatakan boleh saja dia berkampanye asalkan tidak memakai fasilitas negara.
"Ya boleh saja saya kampanye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Sementara itu, saat dimintai penegasan apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk memihak sekaligus berkampanye dalam Pilpres 2024, Jokowi tak menjawab detail.
"Ya nanti dilihat," ujar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Boleh Memihak Dinilai Pembangkangan terhadap UU Pemilu
Sementara itu, selama Jokowi memberikan penjelasan soal keberpihakan seorang presiden di pemilu dan pilpres, Menhan yang juga capres Prabowo Subianto berada tepat di sisi kanannya.
Prabowo tampak diam dan menyimak penjelasan dari Jokowi. Sesekali kepala mantan Danjen Kopassus itu tampak mengangguk kecil saat mendengarkan Jokowi berbicara.
Sementara itu, KSAD, KSAL dan Meutya Hafid juga tampak menyimak dengan seksama penjelasan Jokowi.