Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Cerita Terkejut Ibu Kota Negara Diputuskan Pindah, Tak Ada Dialog dan Belum Ada Penelitian di Awal

Kompas.com - 25/01/2024, 06:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Jusuf Kalla mengungkapkannya setelah menjelaskan alasannya khawatir terhadap proses pemindahan ibu kota negara. Diketahui, proses pemindahan ibu kota memang sudah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Adapun JK mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga mengkritisi pemindahan ibu kota negara ke IKN. Lalu, berjanji mengevaluasi pemindahan tersebut jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Enggak tahu. Tiba-tiba saja (ibu kota) pindah. Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, enggak ada," kata JK dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Tak Jadi Netral di Pemilu 2024, JK: Sebenarnya Ingin, tapi Penguasa Termasuk Presiden Tentu Memihak

Kemudian, JK mengungkapkan, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara.

JK mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Menteri-menteri di kabinet saat itu pun menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai berada di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara.

"Saya tanya ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan), katanya, 'Kan bapak juga hadir'. Iya ingat. Saya tanya, apa alasannya pindah? Dia bilang supaya di tengah. Saya bilang kalau mau di tengah Indonesia ya Sulawesi, di Majene. Kalau mau di tengah ya," ujar JK.

Baca juga: JK: Saya Alami Pemilu sejak Pertama, Tak Ada Proses Pemilu Seburuk Saat Ini, Paling Buruk

Politikus senior Partai Golkar ini juga berpandangan, sepengetahuannya sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kota justru memilih daerah yang lebih sejuk.

Namun, JK heran karena pemerintah memindahkan ibu kota negara justru ke daerah yang lebih panas cuacanya.

Oleh karena itu, JK berkelakar bahwa yang membuat cuaca panas di IKN karena berada di garis khatulistiwa ditambah dengan banyaknya tambang batubara.

"Kenapa panas? Karena di atasnya khatulistiwa, di bawahnya batubara," ujar JK seraya tertawa.

Di lain sisi, JK mengungkapkan, sepengetahuannya pemindahan ibu kota negara tidak berdasarkan proses penelitian dengan matang di awal.

"Saya waktu itu memang masih di pemerintahan. Tidak pernah ada studi, yang kita tahu. Tidak ada studi yang lengkap dengan penelitian, di mana pindahnya. Mestinya kan butuh penelitian bagaimana airnya. Tidak ada (penelitian). Malah belakangan. jadi Masyaallah," kata JK.

Baca juga: JK Sebut Jokowi Berubah karena Terlena Kekuasaan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com