Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Capres Diduga Langgar Zonasi Kampanye, Ganjar: KPU yang Mengatur, Silakan Langsung Ditegur

Kompas.com - 24/01/2024, 06:17 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

KENDAL, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegur kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang melanggar zonasi kampanye terbuka.

Ganjar mengatakan, pelanggaran mengenai zonasi kampanye terbuka merupakan peristiwa yang bisa dicegah.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dimintai tanggapan terkait dugaan pelanggaran zonasi kampanye terbuka salah satu capres.

"Ya silakan nanti KPU mengatur, menetapkan, kalau memang tidak pas, silakan langsung ditegur," kata Ganjar saat ditemui usai menghadiri Pesta Rakyat di Lapangan Desa Sambong Sari, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Warga Kendal Curhat ke Ganjar soal Penyaluran BLT Sering Tidak Tepat Sasaran

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, agenda kampanye yang bertentangan dengan aturan kepemiluan tidak boleh diteruskan.

Ganjar lantas menceritakan, pada satu waktu dia sudah menghadiri suatu acara. Namun, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan belum waktunya kampanye.

"(Petugas Bawaslu bilang) nanti jangan bicara soal ini, ini, ya, karena ini belum masanya, ini tempatnya tidak pas', oh iya, dan saya turuti," ujar Ganjar.

"Itu artinya kita bisa mengedukasi publik. Saya sepakat kalau kemudian tindakan tegas dapat dilakukan termasuk pada diri saya," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Komentari Jalan Solo-Purwodadi, PDI-P: Membantu Kepemimpinan Pak Ganjar

Mengutip dari Antaranews, Bawaslu RI menyatakan bakal memeriksa dugaan pelanggaran zonasi kampanye terbuka yang dilakukan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Majalengka dan Cibinong, Jawa Barat pada Minggu, 21 Januari 2024.

Padahal, zona tersebut seharusnya menjadi wilayah khusus kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 78 Tahun 2024, Prabowo harusnya baru melakukan kampanye terbuka di wilayah itu pada 22 Januari.

"Kami akan cek terlebih dahulu, ya. Hasilnya akan segera kami informasikan," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kandidat Lain Tiru Dirinya, Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com