Salin Artikel

Ada Capres Diduga Langgar Zonasi Kampanye, Ganjar: KPU yang Mengatur, Silakan Langsung Ditegur

Ganjar mengatakan, pelanggaran mengenai zonasi kampanye terbuka merupakan peristiwa yang bisa dicegah.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dimintai tanggapan terkait dugaan pelanggaran zonasi kampanye terbuka salah satu capres.

"Ya silakan nanti KPU mengatur, menetapkan, kalau memang tidak pas, silakan langsung ditegur," kata Ganjar saat ditemui usai menghadiri Pesta Rakyat di Lapangan Desa Sambong Sari, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, agenda kampanye yang bertentangan dengan aturan kepemiluan tidak boleh diteruskan.

Ganjar lantas menceritakan, pada satu waktu dia sudah menghadiri suatu acara. Namun, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan belum waktunya kampanye.

"(Petugas Bawaslu bilang) nanti jangan bicara soal ini, ini, ya, karena ini belum masanya, ini tempatnya tidak pas', oh iya, dan saya turuti," ujar Ganjar.

"Itu artinya kita bisa mengedukasi publik. Saya sepakat kalau kemudian tindakan tegas dapat dilakukan termasuk pada diri saya," katanya lagi.

Mengutip dari Antaranews, Bawaslu RI menyatakan bakal memeriksa dugaan pelanggaran zonasi kampanye terbuka yang dilakukan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Majalengka dan Cibinong, Jawa Barat pada Minggu, 21 Januari 2024.

Padahal, zona tersebut seharusnya menjadi wilayah khusus kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 78 Tahun 2024, Prabowo harusnya baru melakukan kampanye terbuka di wilayah itu pada 22 Januari.

"Kami akan cek terlebih dahulu, ya. Hasilnya akan segera kami informasikan," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Jakarta, Minggu.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/24/06173441/ada-capres-diduga-langgar-zonasi-kampanye-ganjar-kpu-yang-mengatur-silakan

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke