Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Sufyan Abd
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Lulusan Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Aktivis sosial di IPHI Jabar, Pemuda ICMI Jabar, MUI Kota Bandung, Yayasan Roda Amal & Komunitas Kibar'99 Smansa Cianjur. Penulis dan editor lebih dari 10 buku, terutama profil & knowledge management dari instansi. Selain itu, konsultan public relations spesialis pemerintahan dan PR Writing. Bisa dihubungi di sufyandigitalpr@gmail.com

Analisis "Public Speaking" Debat Cawapres Keempat

Kompas.com - 22/01/2024, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APAKAH kesan Anda, para pembaca Kompas.com, atas debat Pilpres ke-empat yang diikuti tiga calon wakil presiden (Cawapres) semalam, Minggu (21/1/2024)?

Ketika nomor dua digempur nomor satu dan tiga seperti debat ketiga, Minggu (7/1) lalu? Jika anggukan kepala Anda berikan, maka penulis sepakati impresi tersebut.

Sejak awal segmen, baik Cawapres Muhaimin Iskandar dan Cawapres Mahfud MD, sudah langsung membidik Cawapres Gibran Rakabuming.

Muhaimin tetap dengan isu etika dalam pengelolaan sumber daya alam ketika jutaan petani gurem menemui seorang yang kuasai lahan sampai 500.000 hektare (Prabowo Subianto), sementara Mahfud sontak membidik kegagalan Food Estate (juga yang dimiliki Prabowo).

Sementara Gibran, terutama di segmen pertama dan segmen lanjutannya, tetap dalam gaya serta ruh bernapaskan spirit "lanjutkan". Untuk tidak menyebut, selalu mengeksplorasi apa saja dan dampak dari kebijakan Presiden Jokowi di bidang pembangunan berkelanjutan.

Jadi, bolehlah disebut strategi Capres Anies Baswedan langsung serang guna mengusik emosi Capres Prabowo Subianto kini diduplikasi Muhaimin. Sementara Capres Ganjar Pranowo yang tak lakukan itu dibalikkan Mahfud dengan pernyataan awal pembuat merah kuping.

Ada beberapa poin analisis public speaking yang bisa diberikan. Pertama, tak ada lagi keraguan dan rasa kagok dari Muhaimin dan Mahfud MD sebagaimana kita saksikan bersama dalam Debat Cawapres pertama.

Ekspresi wajah lepas, kata-frasa berhambur dengan leluasa, diksi tak meragu, sorot mata tak sungkan dari keduanya dilancarkan kepada Gibran sebagai anak sulung Presiden RI sekaligus cawapres yang jelas disokong Jokowi.

Di debat perdana mereka, terlalu mudah melihat ewuh pakewuh atas relasi Muhaimin dan Mahfud kepada Ayahanda Gibran.

Muhaimin masih menjadi parpol pemerintahan dengan beberapa kader PKB menjadi menteri, sementara Mahfud setali tiga uang; Bukan hanya menjabat Menko Polhukam yang strategis, tapi juga sempat bakal menjadi Cawapres Jokowi saat akan maju di Pilpres 2019 lalu.

Maka itu, nyaris semua pernyataan Gibran, terutama di segmen kedua, ditanya balik serta dikritisi kedua cawapres kompetitornya.

Tak sekadar ditanya balik, bahkan juga dikuliti seperti misal soal kerusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan.

Gibran menjawab cabut izin IUP-nya. Mahfud langsung mencecar bahwa kendala di lapangan justru banyak informasi dan relasi siluman yang sulitkan penegakan hukum. Bahkan, malah aparatnya yang tak mau tegakkan aturan!

Tambah menarik ketika Muhaimin dan Mahfud di segmen kedua dan ketiga juga saling menguatkan pernyataan, yang sekaligus juga mementahkan apa yang disampaikan Gibran.

Maka itu, situasi jadi mirip ketika Anies dan Ganjar menguliti Prabowo soal isu pertahanan di debat ketiga kemarin.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com