Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orasi di Kampanye Ganjar, Adian: Mereka Boleh Ambil Aparat, Kita Ambil Hati Rakyat!

Kompas.com - 21/01/2024, 14:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu meminta masyarakat tidak takut untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meski banyak aparat yang berpihak ke kandidat lain.

Adian mengatakan, apabila kandidat lain dapat merebut aparat dan pejabat daerah, pendukung Ganjar-Mahfud harus bisa merebut hati rakyat.

"Mereka boleh ambil pejabat-pejabat mereka boleh ambil aparat-aparar, kita ambil suara rakyat. Biarkan mereka merebut aparatur, biarkan merebut lejabat, kita rebut hati-hati rakyat," kata Adian dalam kampanye Ganjar-Mahfud di Lapangan Tegallega, Bandung, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Alasan Ganjar Pilih Kota Bandung Jadi Lokasi Kampanye Akbar

Adian mengaku telah mendengar kabar bahwa pejabat daerah dan aparat berpihak kepada salah satu kandidat, sebagaimana video yang tersebar luar di media sosial.

Menurut dia, situasi itu tidak perlu dikhawtirkan karena pendukung Ganjar-Mahfud bisa merebut suara hingga ke satuan terkecil di tengah masyarakat.

"Kalau gubernurnya ke sebelah sana, masuk ke bupatinya, kalau bupatinya ke sebalah sana, masuk ke camatnya, kalau camatnya ke sebelah sana, masuk kepala sesanya, kalau kepala desanya di sebelah sana, masuk langsung ke rumah-rumah rakyat," kata Adian.


Adian yakin, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ganjar selama pendukungnya tidak merasa takut.

"Jangan takut, jangan takut, Wiji Tukul katakab dulu, ketakutan hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Jangan pernah takut untuk alasan apa pun," kata dia.

Baca juga: Ganjar Pranowo Gandeng Anak Muda Majukan Sektor Pertanian Indonesia

Adian mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semestinya tidak hanya dipandang sebagai momentum dalam memilih calon pemimpin.

Ia mengingatkan, pemimpin yang terpilih kelak bakal berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

"Tanggal 14 Februari adalah waktu bagi kita untuk memilih pada siapa keluarga kita ditititpkan, pada siapa upah buruh ditetapkan, pada siapa rakyat miskin dipedulikan, pada siapa rakyat Indonesia diselamatkan," kata Adian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com