Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Ribuan Orang Muslimat NU, Jokowi: Siapa yang Sudah Rasakan Bansos?

Kompas.com - 20/01/2024, 11:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu-ibu yang tergabung dalam Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berteriak tidak mendapat bantuan sosial (bansos) di hadapan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

Momen itu terjadi ketika Presiden Jokowi bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di stadion, apakah sudah mendapat bansos atau belum.

Mulanya, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya tetap hadir di tengah keterbatasan saat pandemi Covid-19 dan di tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi dan bantuan sosial sekitar Rp 443 triliun.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun," jelas Jokowi saat sambutan, Sabtu.

Jokowi menyebut satu per satu nama bansos yang telah dikeluarkan. Ia lantas bertanya siapa saja yang sudah merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah itu.

"Gede sekali (anggarannya), di antaranya untuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan?" tanya Jokowi.

Muslimat NU lalu menjawab pertanyaan Jokowi dengan menyatakan tidak mendapatkan bantuan. Teriakan kompak yang disuarakan beramai-ramai itu membahana di stadion.

"Enggak, enggak," jawab ibu-ibu.

Baca juga: Khofifah Temui Maruf Amin, Laporkan Acara HUT Ke-78 Muslimat NU

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menyebut beberapa bansos yang telah disalurkan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemudian Kartu Pintar dan KIP kuliah, siapa yang putra-putrinya merasakan?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab ibu-ibu dengan jawaban yang sama.

"Yang benar ibu-ibu, ya nanti maju. Kemudian PKH, Kartu Sembako," sebut Jokowi lagi.

Ibu-ibu Muslimat NU masih memberikan jawaban yang serupa.

 

Kemudian, Jokowi menegaskan bahwa bantuan sosial memang tidak untuk seluruh penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa.

PKH, misalnya, hanya ditujukan untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Mantan Wali Kota Solo itu berseloroh, Muslimat NU sudah sejahtera.

"Ini tidak semua (diberikan), itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan, bukan 280 juta. Kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," tuturnya.

"Ini semua diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan momentum ini harus kita terus pertahankan, terus kita tingkatkan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas di 2045," imbuh Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com