Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Pamer Wajibkan Mata Kuliah Antikorupsi Saat Jadi Rektor, Klaim Satu-satunya di Dunia

Kompas.com - 18/01/2024, 12:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, bercerita dirinya pernah menetapkan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015.

Anies bilang, kebijakan yang ia gagas itu merupakan upaya pemberantasan korupsi sejak dini.

Ini disampaikan Anies dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

“Kami menetapkan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa dan waktu itu bekerja sama dengan KPK,” kata Anies di Gedung KPK, Jakarta.

Baca juga: Saat Anies Sindir Standar Etika KPK di Hadapan Pimpinannya...

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeklaim, mata kuliah antikorupsi yang dulu ia gagas merupakan satu-satunya di Indonesia, bahkan dunia.

“Kita ingin memangkas suplai potensi koruptor dan bila itu dikerjakan, harapannya, dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu,” ujarnya.

Anies juga memamerkan kinerjanya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Saat itu, ia membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota atau KPK Ibu Kota.

“Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktik korupsi yang ada di dalam institusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

Menurut Anies, korupsi adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, ia berjanji untuk membenahi upaya pemberantasan korupsi.

Ia menjanjikan revisi Undang-undang KPK, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, dan mendorong RUU Pendanaan Politik.

Anies juga menjanjikan perbaikan sistem rekrutmen di KPK, hingga pemberian hadiah kepada para pemburu koruptor. Termasuk, memperhatikan upaya pemberantasan korupsi ketika menyusun kabinet dan mengusulkan nama pimpinan KPK.

“Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat pada pemerintahan, bisa pulih kembali,” kata Anies.

“Dan dengan kepercayan itu, kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan,” tuturnya.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Akan Terus Bahas Pencalonan Gibran dalam Debat Pilpres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com