Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Optimistis Upacara HUT Ke-79 RI Bisa Digelar di IKN

Kompas.com - 17/01/2024, 18:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo optimistis penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Saya optimistis insyaallah di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024).

Kepala Negara menyebutkan, perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya investasi masuk ke IKN.

Salah satunya, Hotel Jambuluwuk Nusantara yang hari ini pembangunannya dimulai dengan groundbreaking.

Baca juga: Groundbreaking Memorial Park di IKN, Jokowi: Untuk Hormati Pahlawan Pendiri Bangsa

"Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluwuk, hotel dan resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang keenam dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyambut baik pembangunan logistik hub oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Bina Karya.

Menurut Presiden, hal itu akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur yang belum ada di IKN.

"Artinya, urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Balikpapan-IKN Lewat Tol Hanya 30 Menit

"Tambahan-tambahan yang belum ada saya kira akan menambah fasilitas, menambah akomodasi bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara," tutur dia.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa ke depannya akan ada 8 hingga 10 proyek yang setiap bulannya akan dilakukan peletakan batu pertama.

Menurut dia, banyak investor yang antre untuk membangun di IKN.

"Sebetulnya memang yang antre banyak tapi perlu juga diverifikasi, perlu disaring sesuai dengan kebutuhan yang ada di Ibu Kota Nusantara," tambah Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com