Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju dengan Susi Pudjiastuti, Ganjar: Nyolong Ikan, Tenggelamkan, tapi...

Kompas.com - 09/01/2024, 14:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CILACAP, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sependapat dengan kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang beroperasi di wilayah laut Indonesia.

Ganjar mengatakan, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti diambil karena masih banyak paktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Perikanan juga diambil orang, ada namanya penangkapan ikan secara ilegal. Maka saya setuju sama Bu Susi itu, 'colong, tenggelamkan!'" kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok nelayan di Cilacap, Selasa (9/1/2024).

Hanya saja, Ganjar mengingatkan bahwa menenggelamkan kapal pencuri ikan tidak bisa dilakukan apabila pemerintah tidak mampu menciduk kapal-kapal tersebut.

Baca juga: TPN Persilakan KPU Beri Sanksi Pendukung Ganjar-Mahfud jika Langgar Aturan Debat karena Acungkan 3 Jari

"Untuk menenggelamkan itu kita mesti tahu yang nyolong yang mana, maka mesti ada patroli kekuatan," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar pun mengungkapkan rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.

Menurut dia, saat ini ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.

"Maka saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkap dengan peralatan yang modern," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini meyakini, dengan adanya coast guard maka nelayan dapat melaut dengan aman.

"Amankan dulu, setelah aman, nelayannya bisa mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam," kata Ganjar.

Baca juga: Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka, Ganjar: Ada di Kemenko Polhukam, Terbuka di Website

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Gunung Ibu di Halmahera Kembali Meletus, Abu Vulkanik Tertiup ke Pengungsian Warga

Nasional
Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Prabowo Sebut Indonesia Siap Evakuasi dan Rawat hingga 1.000 Warga Palestina di RS Indonesia

Nasional
Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com