Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Anies dan Ganjar Tak Tanya Rahasia Negara saat Debat Capres

Kompas.com - 09/01/2024, 13:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, tidak ada pertanyaan yang harus mengungkapkan jawaban soal rahasia negara dari jalannya debat ketiga pemilihan presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Menurut Mahfud, pertanyaan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak memerlukan penjelasan soal strategi pertahanan negara.

"Endak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu (jawaban pertanyaan Anies dan Ganjar) bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi sikap Prabowo Subianto yang enggan menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar karena khawatir mengungkap rahasia negara.

"Itu kan soal alat utama sistem persenjataan (alutsista). Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan (diskusi) bukan debat," tegasnya.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Menko Polhukam tersebut pun menyebutkan, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Sehingga, dirinya tahu mana data pertahanan yang bisa dibuka dan tidak dibuka.

"Dari yang kemarin, yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu, kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara)," tuturnya.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan soal penilaian Presiden Joko Widodo mengenai debat ketiga pilpres yang sarat dengan saling serang secara personal, Mahfud tidak sependapat.

Baca juga: Prabowo Tolak Bongkar Data Pertahanan di Debat Capres, Meutya Hafid: Ini Bentuk Kenegarawanan

Dia kembali menggarisbawahi soal data rahasia negara yang bukan merupakan ranah personal.

"Ya mungkin kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Endak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," jelas Mahfud.

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com