Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Bansos Lestarikan Kemiskinan, Cak Imin: Itu Kewajiban Negara

Kompas.com - 06/01/2024, 15:49 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menilai, bantuan sosial (bansos) merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang berpandangan bahwa pemerintah semestinya sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bansos kepada masayrakat miskin.

“Bansos dibutuhkan, bansos itu bukan diteruskan atau tidak diteruskan, bansos itu kewajiban negara untuk rakyat yang membutuhkan pertolongan,” kata Cak Imin saat ditemui di Gedung Olah Raga (GOR) Madrasatul Qur'an, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Baca juga: Cak Imin: Jangan Sampai Prestasi Jokowi Terganggu karena Tak Netral

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, bansos merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

Terlebih, bansos merupakan program pemerintah yang sumber pengadaannya berasal dari uang rakyat.

“Jadi bukan kebaikan negara atau kebaikan pemerintah, bukan, ini kewajiban. Sehingga itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat, tidak boleh diklaim oleh siapapun,” kata Cak Imjn.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ma'ruf Amin menilai, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja melestarikan kemiskinan.

"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Hadiri Pernikahan Anak Pengasuh Ponpes MQ Tebuireng

Ma'ruf lantas berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial.

Namun, anggaran pemerintah juga bisa dialokasikan pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.


Dia pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," kata Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com