Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ekonom CORE Usulkan 2 Kebijakan agar Hilirisasi Tidak Ganggu Neraca Perdagangan

Kompas.com - 06/01/2024, 13:11 WIB
Inang Sh ,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

Faisal mengatakan, alasan hilirisasi ditunda agar bisa ekspor raw material tidak baik karena sumber dayanya akan habis. 

“Semakin banyak yang diekspor barang mentah, semakin sedikit kita merasakan nilai manfaatnya. Secara kuantitas dan peluang investor datang akan semakin kecil karena hilirisasi jadi tidak menarik lagi,” paparnya.

Baca juga: Ekonom UI Sebut Hilirisasi Perlu Didorong untuk Hasilkan Nilai Tambah bagi Masyarakat

Dia juga tidak menampik munculnya resistensi dari sejumlah negara yang menentang kebijakan hilirisasi. 

Sebagai informasi, hilirisasi merupakan upaya negara untuk mendongkrak ekonomi dengan memberikan nilai tambah atas suatu komoditas. 

Nilai tambah produk

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap produk yang dihasilkan. 

Dia menyebutkan, nilai ekspor komoditas nikel hanya mencapai 3,3 miliar dollar AS pada 2018. 

Setelah larangan ekspor dan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah hingga mencapai 33 miliar dollar AS pada 2022.

Baca juga: Rebut Suara Pengusaha, Cawapres Ditantang Jawab Isu Hilirisasi hingga Izin Usaha Saat Debat

Bahlil menyebutkan, hilirisasi tidak hanya akan fokus pada komoditas nikel saja. 

Berdasarkan roadmap hilirisasi 2040, pemerintah menargetkan nilai investasi dari hilirisasi mencapai 545,3 miliar dollar AS pada 2040 yang berasal dari 8 bagian dan 21 komoditas.

Salah satu peluang hilirisasi di masa depan bisa dilihat dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan “harta karun” yang masih tersimpan di Grasberg Papua. 

Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diperpanjang dari 2018 hingga 2024, PTFI optimistis bisa menyetorkan hingga Rp 1.200 triliun ke negara. 

Setelah 2024, PTFI meyakini mampu menyetorkan sekitar 4 miliar dollar AS atau Rp 62 triliun setiap tahun.

Perusahaan tembaga terbesar di Indonesia itu meyakini bisa memanfaatkan hilirisasi tembaga seiring tingginya permintaan kendaraan listrik. 

Baca juga: Dukung Hilirisasi Industri, Prabowo: Kekayaan Kita Harus Dikuasai Anak-anak Bangsa

Pasalnya, kebutuhan tembaga diprediksi akan meningkat hingga empat kali lipat lebih besar jika dibandingkan kendaraan konvensional.

Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PTFI Harry Pancasakti mengatakan, untuk baterai kendaraan listrik, pengembangan komposisi tembaga cukup signifikan sekitar 10,8 persen dan sangat krusial. 

“Kami harus punya cadangan tembaga yang cukup kalau memang kendaraan listrik ini ke depan akan jadi salah satu backbone dari transisi kita ke depannya,” katanya pada Desember 2023. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com