Ekonom CORE Usulkan 2 Kebijakan agar Hilirisasi Tidak Ganggu Neraca Perdagangan

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, kebijakan hilirisasi pemerintah mulai memberikan manfaat positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus perdagangan pada November 2023 mencapai 2,41 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 

Sementara itu, surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai 33,63 miliar dollar AS.

Terkait hal itu, Faisal mengusulkan dua hal agar kebijakan hilirisasi tidak mengganggu neraca perdagangan.

Pertama, pemerintah harus menentukan sektor hilirisasi prioritas. Menurutnya, Indonesia memiliki segudang potensi hilirisasi, mulai dari sektor energi, perikanan, pertanian, hingga kehutanan. 

Namun, kata dia, kalkulasi pasar dan permintaan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sektor apa yang akan menjadi senjata andalan Indonesia.

“Kalau satu komoditas dijadikan produk, tapi permintaan pasarnya malah sedikit, itu berarti gagal hilirisasinya,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (6/1/2024). 

Faisal mengatakan, nikel dan electric vehicle merupakan salah satu komoditas yang paling menjanjikan karena ada kalkulasi market dan permintaan. 

“Jadi, kita harus menentukan hilirisasi prioritas, tidak bisa semuanya bersamaan,” ungkapnya.

Kedua, pemerintah harus siap bertarung di arena politis melalui platform diplomasi perdagangan. 

Faisal mengatakan, hilirisasi seperti memberikan restriksi atau proteksi terhadap suatu komoditas. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan negara lain memberikan respons serupa kepada Indonesia.

“Setiap ada hilirisasi, pasti ada larangan ekspor. Nah, di situlah harus ada kesiapan trade diplomacy,” ungkapnya. 

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, akan sangat lumrah ketika negara protes atau menantang kebijakan hilirisasi dan fakta tersebut akan dihadapi. 

Dia menegaskan, jika ingin mengoptimalkan hilirisasi, pemerintah tidak bisa bergerak parsial pada sektor bisnis saja. 

“Investasi sendiri, perdagangan sendiri, diplomasi sendiri. Semuanya harus bersamaan. Itulah yang dilakukan negara-negara maju,” jelasnya.

Surplus neraca perdagangan

Lebih lanjut, Faisal menyoroti perubahan struktur ekspor Indonesia, yang semula fokus pada ekspor komoditas beralih menjadi ekspor manufaktur.

Hal tersebut terlihat dari neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama 43 bulan berturut-turut. 

“Struktur ekspor Indonesia berubah sejak ada hilirisasi sehingga ekspor produk olahan nikel meningkatkan jenis ekspor untuk logam dasar,” katanya. 

Faisal mengatakan, hal itu masuk kategori manufaktur yang memberikan nilai tambah dibanding ekspor barang mentah. 

“Betul bahwa ekspor Indonesia mulai merasakan manfaat dari hilirisasi. Tingkat pengolahannya masih tahap awal dan bisa disempurnakan lagi potensinya. Itu lebih baik daripada ekspor barang mentah,” katanya. 

Faisal mengatakan, jika pemerintah puas dan berhenti di tahap ini, negara lain akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar sehingga hilirisasi ini harus terus dijalankan. 

Meskipun neraca perdagangan Indonesia surplus, jika nilai tersebut dibandingkan dengan Oktober 2023 turun 1,06 miliar dollar AS. 

Dengan kata lain, surplus atau kelebihan ekspor terhadap impor semakin mengecilkan nilainya.

Peraih gelar doktor dari Universitas Queensland itu menyatakan, hilirisasi merupakan kebijakan yang berorientasi pada jangka panjang. 

Menurutnya, jika pemerintah terus menggeber surplus neraca perdagangan dengan mengekspor barang mentah, Indonesia akan kehilangan daya tawar dan kesempatan emas untuk menjadi negara besar di masa depan.

Faisal mencontohkan, ketika Indonesia berkomitmen mengoptimalkan hilirisasi nikel, pemerintah praktis melarang ekspor nikel dalam bentuk barang mentah (raw material).

“Apakah kita ingin mendapat keuntungan sesaat, tetapi nilainya kecil atau keuntungan jangka panjang dengan nilai yang lebih besar,” ungkapnya. 

Di sisi lain, da mengatakan, hilirisasi dapat membuat Indonesia rugi jangka pendek karena ada ekspor yang tereduksi. 

Namun, dalam jangka panjangnya, Indonesia akan mempunyai produk dengan nilai tambah yang lebih besar. 

“Kalau kalkulasi dagang, hilirisasi akan jauh lebih untung daripada jual barang mentah,” katanya.

Faisal mengatakan, alasan hilirisasi ditunda agar bisa ekspor raw material tidak baik karena sumber dayanya akan habis. 

“Semakin banyak yang diekspor barang mentah, semakin sedikit kita merasakan nilai manfaatnya. Secara kuantitas dan peluang investor datang akan semakin kecil karena hilirisasi jadi tidak menarik lagi,” paparnya.

Dia juga tidak menampik munculnya resistensi dari sejumlah negara yang menentang kebijakan hilirisasi. 

Sebagai informasi, hilirisasi merupakan upaya negara untuk mendongkrak ekonomi dengan memberikan nilai tambah atas suatu komoditas. 

Nilai tambah produk

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap produk yang dihasilkan. 

Dia menyebutkan, nilai ekspor komoditas nikel hanya mencapai 3,3 miliar dollar AS pada 2018. 

Setelah larangan ekspor dan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah hingga mencapai 33 miliar dollar AS pada 2022.

Bahlil menyebutkan, hilirisasi tidak hanya akan fokus pada komoditas nikel saja. 

Berdasarkan roadmap hilirisasi 2040, pemerintah menargetkan nilai investasi dari hilirisasi mencapai 545,3 miliar dollar AS pada 2040 yang berasal dari 8 bagian dan 21 komoditas.

Salah satu peluang hilirisasi di masa depan bisa dilihat dari PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan “harta karun” yang masih tersimpan di Grasberg Papua. 

Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diperpanjang dari 2018 hingga 2024, PTFI optimistis bisa menyetorkan hingga Rp 1.200 triliun ke negara. 

Setelah 2024, PTFI meyakini mampu menyetorkan sekitar 4 miliar dollar AS atau Rp 62 triliun setiap tahun.

Perusahaan tembaga terbesar di Indonesia itu meyakini bisa memanfaatkan hilirisasi tembaga seiring tingginya permintaan kendaraan listrik. 

Pasalnya, kebutuhan tembaga diprediksi akan meningkat hingga empat kali lipat lebih besar jika dibandingkan kendaraan konvensional.

Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PTFI Harry Pancasakti mengatakan, untuk baterai kendaraan listrik, pengembangan komposisi tembaga cukup signifikan sekitar 10,8 persen dan sangat krusial. 

“Kami harus punya cadangan tembaga yang cukup kalau memang kendaraan listrik ini ke depan akan jadi salah satu backbone dari transisi kita ke depannya,” katanya pada Desember 2023.