Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Program Susu Gratis Prabowo, Hary Tanoe: Ada Uangnya Tidak?

Kompas.com - 05/01/2024, 16:56 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengkritisi program bagi-bagi susu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, program itu tak realistis karena akan membebani uang negara yang bisa digunakan untuk biaya pembangunan.

“Masalahnya ada uangnya atau tidak? Kalau dipaksakan itu pasti ambil jatah uang pembangunan,” sebut Hary di Grha Oikumene, Salemba, Senen, Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Mahfud Tak Yakin Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Tidak Berasal dari Impor

Ia memandang, uang negara untuk pembangunan tak boleh dikurangi.

Alasannya, bakal berpengaruh terhadap progres pertumbuhan ekonomi.

“Ingat, pertumbuhan ekonomi enggak akan tercapai, akan turun, akan melandai, itu risikonya,” kata dia.


Sebelumnya, program Prabowo-Gibran soal bagi-bagi susu gratis dikritik oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Ia tak yakin program itu realistis karena pasokan susu dalam negeri tak mencukupi.

Baca juga: Hary Tanoe Anggap Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Akan Bebani Keuangan Negara

Maka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa jika direalisasikan program itu pasti akan impor susu.

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto memperinci visi dan misinya bersama calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam acara Dialog Pers dan Capres oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Kamis (4/1/2024).DOK. Istimewa Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto memperinci visi dan misinya bersama calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam acara Dialog Pers dan Capres oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Kamis (4/1/2024).
Di sisi lain, Prabowo menyatakan bakal melakukan impor 1,5 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan susu gratis tersebut.

“Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," tuturnya dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Menurut Prabowo, impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor.

Baca juga: Prabowo Mau Impor 1,5 Juta Sapi dari India demi Program Susu Gratis

Prabowo menjelaskan, target dari program susu gratis ini mencapai 82 juta anak. Dengan begitu, kata dia, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

"Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta," tuturnya.

"Jadi sekarang saya katakan kita punya niat enggak, kita punya kehendak politik atau tidak. Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya kita kembangkan di Indonesia," sambung Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com