Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Program Susu Gratis, Cak Imin: Susunya Enggak Ada, Pasti Impor

Kompas.com - 04/01/2024, 10:40 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyentil pemberian susu dan makan siang gratis yang menjadi program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara “Slepet Imin” di Garut, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Menurut Cak Imin, ketersediaan bahan baku pembuatan susu di Indonesia masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dijanjikan itu.

Baca juga: Sindir Program Susu Gratis, Cak Imin: Terlambat kalau Sudah SD Baru Dikasih Gizi

 

Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program pasangan calon nomor urut 2.

“Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, (tapi) itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu,” kata Cak Imin.

“Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor?” ucap dia. 

Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita.

Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), melainkan sejak dalam kandungan.

Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan, stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Baca juga: Ketika Gibran Kembali Tegaskan Tak Berkegiatan Politik Saat Bagi-bagi Susu di CFD, tapi Tak Jelaskan Asal Susu

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target 9 bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucap dia.


Menurut Cak Imin, pemberian susu gratis setelah untuk anak-anak merupakan upaya terlambat.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Anies Baswedan tidak ingin membuat program yang terlambat.

“Kalau sudah SD baru dikasi gizi, itu namanya terlambat, maka Amin tidak mau termasuk dalam orang-orang yang terlambat,” kata Cak Imin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com