Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KNKT Bentuk Tim Usut Penyebab Kecelakaan Kereta di Bandung

Kompas.com - 05/01/2024, 11:32 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut bergerak mengusut penyebab kecelakaan antara Kereta Api (KA) Turangga relasi Surabaya-Bandung dengan KA Lokal Bandung Raya.

Adapun kedua kereta tersebut bertabrakan di petak Stasiun Cicalengka-Haurpugur, Jumat (5/1/2024) pagi.

"Tim investigasi sudah dibentuk," kata Kepala Sub Bagian Datin dan Humas Sekretariat KNKT, Anggo Anurogo kepada wartawan, Jumat.

Baca juga: Kecelakaan Kereta di Bandung, 2 Korban Masih Terjebak di Gerbong

Namun, Anggo belum menjelaskan detail soal proses yang akan dilakukan pihaknya.

Menurut dia, tim sudah turun ke lokasi kejadian kecelakaaan.

"Dalam perjalanan menuju lokasi kejadian," ucap Anggo.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan kereta api itu mengakibatkan tiga orang tewas.

Ketiga korban tewas yakni masinis, asisten masinis, dan pegawai kereta.

Baca juga: Tabrakan KA Turangga, Kereta Jalur Selatan Dialihkan ke Utara dan Perjalanan Lokal Diberhentikan

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, semua penumpang kedua kereta yang mengalami kecelakaan sedang dalam proses evakuasi.

"Kami (polisi) beserta Basarnas, Damkar, Dinkes, masih melakukan upaya-upaya, dan kami membuat garis perimeter aman agar masyarakat tidak ada yang mendekat ke TKP," ujar Kusworo.

Sementara itu VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di KM 181+700 petak jalan antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi pukul 06.03 WIB.

Joni menjelaskan, KA Turangga yang mengalami kecelakaan adalah kereta relasi Stasiun Gubeng-Bandung.

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat peristiwa Kecelakaan Kereta Api (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng-Bandung dan Commuterline Bandung Raya," ujar Joni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com