Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Janji Mekarkan Garut Jadi 2 Wilayah Utara dan Selatan jika Terpilih

Kompas.com - 04/01/2024, 23:26 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berjanji bakal melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Utara dan Garut Selatan jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu ketika berdialog dengan ribuan warga Garut Antapura De Djati, Cibiuk, Kabupaten Garut, Kamis (4/1/2024).

Dalam kondisi hujan, Cak Imin berjanji bakal membuka moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran atau pembentukan DOB).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, dirinya bersama Anies Baswedan akan memekarkan Garut menjadi dua bagian.

Baca juga: Temui Serikat Petani Pasundan di Garut, Cak Imin Naik Disambut Sisingaan

“Garut Utara jadi kabupaten industri, Garut Selatan jadi kabupaten ekonomi kreatif,” kata Cak Imin yang disambut antusias warga.

“Karena itu, harusnya dibuka moratorium untuk pemekaran daerah, sehingga Garut dimekarkan jadi dua,” jelasnya.

Ditemui usai bertemu warga, Cak Imin mengatakan, realisasi pemekaran itu akan dilakukan jika kelak ia terpilih.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, Jawa Barat yang dihuni hampir 50 juta penduduk, saat ini hanya memiliki 27 wilayah kabupaten/kota.

Sementara jumlah penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki penduduk sekitar 40 juta sudah memiliki 35 Kabupaten/Kota.

Baca juga: Gibran Tanggapi Santai Sentilan Cak Imin soal Program Susu dan Makan Siang Gratis

Oleh sebab itu, Cak Imin menilai, perlu dilakukan pemekaran di wilayah Jawa Barat. Misalnya, di wilayah Garut.

“Insya Allah ini program Amin (Anies-Muhaimin), kita akan kembangkan wilayah pemekaran ini, daerah otonomi baru,” kata Muhaimin.

“Untuk apa? Agar pelayanan pemerintah lebih dekat ke rakyat sekaligus juga mempermudah percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com