Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Kritik Pemerintah: Singgung Utang Beli Alat Perang hingga Hobi Impor Saat Panen

Kompas.com - 04/01/2024, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, baru-baru ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat.

Cawapres pasangan calon presiden (capres) Anies Baswedan itu menyinggung soal utang pemerintah untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista), impor bahan pangan, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.

Utang pembelian alat perang

Salah satu yang disoroti Muhaimin ialah soal pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Muhaimin heran pemerintah rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat pertahanan di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Muhaimin saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Saat Kubu Prabowo Balas Kritik Cak Imin dan PDI-P soal Utang Pembelian Alutsista...

Pria yang karib disapa Cak Imin ini pun menyinggung besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membayar utang. Utang tersebut, di antaranya untuk pembelian alutsista.

“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Imin.

“Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Terkait ini, pemerintah pada akhir November 2023 memutuskan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah ini bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 dollar Amerika Serikat.

Penambahan anggaran pertahanan ini berkaitan dengan kebutuhan belanja alutsista. Menurut pemerintah, belanja alutsista diperlukan guna mengantisipasi potensi ancaman dan peningkatan dinamika geopolitik luar negeri.

Baca juga: PDI-P Kritik Utang Belanja Alutsista: Ketika Rakyat Menghadapi Kenaikan Harga, Prabowo Justru Nambah Utang

Hobi impor

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga mengkritik pemerintah yang kerap melakukan impor bahan pangan. Menurutnya, petani di Indonesia sangat mampu menghasilkan produk pertanian dengan baik.

Namun, banyak petani kurang sejahtera karena hasil pertaniannya bersaing dengan bahan pangan yang diimpor pemerintah.

“Yang memprihatinkan adalah kita mampu memproduksi padi, beras, dengan sangat baik tapi setiap tahun kita masih mengimpor dengan jumlah yang cukup besar,” kata Imin.

“Yang paling menghawatirkan lagi adalah ada yang hobi impor memang, ketika panen pun tetap melaksanakan impor,” lanjutnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com