Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Anies ke Petani Solok: Pupuk Terjangkau dan Tersedia untuk Semua

Kompas.com - 04/01/2024, 07:29 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

SOLOK, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji menuntaskan masalah kelangkaan pupuk untuk petani.

Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri proses makan Bajamba di Solok, Sumatera Barat, Rabu (3/1/2024).

"Soal pupuk ini insya Allah akan kita ubah. Supaya bisa beli pupuk kapan saja, berapa saja sesuai dengan kebutuhan petaninya," kata Anies dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Ngobrol dengan Jokowi, Petani di Banyumas Mengeluh soal Pupuk hingga Irigasi

Ia mengatakan, masalah kelangkaan pupuk tak seharusnya dilanjutkan dari masa ke masa.

Terlebih lagi, ketersediaan pupuk ini menjadi keluh kesah petani paling awal, bukan hanya di Solok, melainkan juga di daerah lain di Indonesia.

Ke depan, Anies ingin mengetahui jumlah lahan pertanian untuk menghitung jumlah pupuk yang harus disediakan.

"Jadi sebetulnya ini bukan sulit, tapi tidak dikerjakan dengan serius. Ini bukan sesuatu yang rumit, ini mau dikerjakan atau tidak mau dikerjakan. Insya Allah nanti kita kerjakan dengan serius," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani: Ada Perang Rusia-Ukraina

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, petani akan lebih sejahtera jika tata niaga pertanian bisa diperbaiki.

Ia kembali menawarkan pertanian kontrak agar harga panen bisa lebih stabil dan petani tak merugi.

"Jangan sampai yang lemah makin lemah, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, dan bapak ibu semua insya Allah bisa menabung serta memiliki kesempatan lebih untuk lebih sejahtera," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com