Salin Artikel

Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Kendati masih dalam pengajuan, Kepala Negara memastikan bahwa stok pupuk subsidi di semester I 2024 sudah aman.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dari 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton di antaranya adalah pupuk bersubsidi.

"Sangat siap untuk pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk semester keduanya. Artinya yang tadi Rp 14 triliun itu untuk semester keduanya, sekarang dari Pupuk Indonesia langsung saya tanya, bukan ke Pak Menteri (Pertanian), langsung ke Pak Direktur," kata Jokowi.

Terlebih, sistem pembelian pupuk sudah dipermudah. Jokowi mengatakan, pembelian pupuk bersubsidi bisa memakai Kartu Tani maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Ini lah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Urusan pupuk nanti biar urusannya Pak Mentan (Menteri Pertanian) dan Pak Dirut PT Pupuk Indonesia. Nanti saya cek," ujar Jokowi.

"Nanti yang Rp 14 triliun sudah disetujui, saya akan kabarkan ke Bapak Ibu saudara sekalian," katanya melanjutkan.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/02/18494501/jokowi-janji-tambah-anggaran-subsidi-pupuk-rp-14-triliun-untuk-semester-ii

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke