“Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar. Tren angka inflasi di Indonesia pada 2023 sendiri terus turun, di mana awal tahun (2023) mencapai 5,2 persen, menjadi 2,9 persen pada Desember 2023,” sambung Said.
Ke depan, Said optimistis bahwa pihaknya dapat tetap solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, target asumsi ekonomi makro, serta pendapatan APBN 2024.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024
Ia pun berharap, pemerintah dapat terus menjaga agar pelaksanaan APBN 2024 tidak tergelincir pada kepentingan politik elektoral. Hal ini mengingat tahun depan akan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 membuat dinamika baru di antara kita, tetapi kami berpandangan bahwa kewajiban pemerintah tegak lurus pada pencapaian APBN sehat dan memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Said.
Jika hal itu terjadi, kata Said, imbasnya tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat yang menurun saja. Akan tetapi, kemampuan resiliensi Indonesia dalam menghadapi dinamika domestik dan global juga semakin melemah.
Sementara dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia juga terus melakukan penguatan regulasi keuangan nasional. Salah satunya, melalui pengesahan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor.
“Belajar dari krisis moneter tahun 1997, DPR bersama pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional melalui Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Mari jalankan pepatah, ‘Sedia payung sebelum hujan’. Kita harus tetap optimis tahun 2024,” tutup Said.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.