Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sapa Warga Wonogiri, Ganjar Janji Bangun SMK Gratis di Setiap Kabupaten

Kompas.com - 29/12/2023, 17:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji akan meralisasikan program satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis untuk keluarga miskin di setiap kabupaten/kota jika menang di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dan jadi Presiden.

Hal ini disampaikan Ganjar saat menyapa masyarakat Wonogiri ketika menghadiri acara bertajuk "Launching Program SMK Gratis Langsung Kerja untuk Keluarga Miskin" di Lapangan Pule, Selogiri, Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

Ganjar mengatakan, program ini sebelumnya sudah direalisasikan di beberapa wilayah di Jawa Tengah saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Nantinya, jika terpilih bersama Mahfud MD, Ganjar berjanji akan mereplikasi program tersebut secara nasional demi mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Pertanyakan Hasil Survei, Ganjar: Kenapa Saya Turun Terus, Sambutan Masyarakat Ramai Begini

"Kalau kita mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin, maka Insya Allah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita," kata Ganjar di Lapangan Pule, Jumat.

Ganjar lantas mengungkapkan, program ini menjadi prioritas pertama. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara kepada warganya di tengah bonus demografi yang didominasi oleh anak muda.

"Kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung bertemu dengan industrinya, di-bridging (dijembatani) oleh pemerintah maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah dipraktikkan," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini mengatakan, dalam perhitungannya, program ini akan memakan anggaran Rp 50 triliun.

Baca juga: Singgung Lagi Masalah Pupuk Langka, Ganjar: Yang Bertanya di Debat Tak Paham Data

Pasalnya, sekolah-sekolah gratis itu tidak semuanya dibangun dari nol, tetapi mengkonversi sekolah-sekolah yang sudah ada.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tidak ingin membanding-bandingkan anggaran program yang diusungnya dengan pasangan calon lainnya.

"Enggak, saya enggak mau membanding-bandingkan, enggak. Hehehe. Saya punya ide sendiri saja. Artinya kita pernah menghitung itu anggarannya sekitar Rp 50-an triliun saja. Jadi tidak terlalu mahal kan, jadi artinya jauh lebih bisa sistematis," kata Ganjar.

"Dan kita bisa mengkonversi kalau tidak membuat yang baru. Kami mengkonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK gratis untuk keluarga miskin itu hanya dengan satu kebijakan saja sehingga dari sisi anggaran tidak terlalu mahal, dan ini menurut saya jauh lebih berguna," ujarnya lagi.

Baca juga: Ganjar Setuju Ucapan Maruf Amin: Jangan Anggap Wapres Ban Serep, Nganggur-nganggur Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com