Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye di Banyuwangi, Cak Imin Dicurhati Petani soal Ketersediaan Pupuk dan Harga Jual yang Anjlok

Kompas.com - 28/12/2023, 12:16 WIB
Singgih Wiryono,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengaku mendapat beberapa keluhan dari para petani, seperti ketersediaan pupuk dan harga jual hasil tani yang anjlok saat berkampanye di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

"Hari ini kita mendengarkan fakta-fakta yang masih sama, petani berproduksi dengan biaya yang berat, tapi dijualnya dengan harga yang murah, sehingga tidak ada yang untung di dalam bisnis pertanian mereka," ujarnya.

Cak Imin menambahkan, infrastuktur seperti irigasi juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi pangan dalam negeri.

Baca juga: Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Level Bawah Harus Disetop

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, harus ada gerakan perubahan di bidang pertanian.

"Tapi dari semua itu kita harus yakin bahwa perubahan itu mutlak dilakukan, apa itu perubahan?" katanya.

"Pertama, penyediaan dan distribusi pupuk harus tepat," sambung dia.

Perubahan kedua yaitu, cara kerja antara produksi, pemasaran dan harga jual harus satu kesatuan.

Satu kesatuan ini akan diimplementasikan dalam program pertanian kontrak atau contract farming.

Baca juga: Cak Imin: Saya Dapat Bocoran, Anies-Muhaimin Menang Tipis di Banten

"Nah contract farming ini masuk dalam satu kesatuan desain pangan nasional. Karbohidrat beras, protein ternak darat perikanan laut, dan lain-lain. Ini dalam satu kesatuan sehingga nanti selain pertanian akan ada peternakan," ucapnya.

Cak Imin mengatakan, desain pangan ini akan dikerjakan dan menjadi prioritas kerja setelah dilantik jika terpilih nanti.

"InsyaAllah dalam waktu cepat nanti pertanian jadi idola, anak muda mau jadi petani kembali, dan kita akan kasih insentif bagi orang muda yang mau bergerak di bidang pertanian," katanya.

Baca juga: Cak Imin: Indonesia Ibarat Mobil, Jalannya Lambat karena Sopir Belum Punya Integritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com