Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Pastikan Rekrutmen Diplomat Dilakukan Transparan

Kompas.com - 27/12/2023, 18:39 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi menyatakan kementerian yang dipimpinnya memiliki proses rekrutmen yang transparan.

Bahkan, Kementerian Luar Negeri menjadi salah satu yang terbaik dalam proses perekrutan. 

"Komitmen kita untuk terus menjaga transparansi rekrutmen. Dan so far, Kemenlu adalah satu dari yang terbaik. Rekrutmen dijalankan selama ini sangat transparan, merit based," kata Retno di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Di Forum PBB, Menlu Retno: Yang Terjadi di Gaza Pelanggaran HAM Berat, Gencatan Senjata Mendesak

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan menyampaikan, rekrutmen diplomat di Kemenlu mengikuti rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) nasional.

Diplomat biasanya diisi oleh PNS yang merupakan ASN Kemenlu.

Namun, ada dua faktor tambahan dalam rekrutmen diplomat di kementerian tersebut. Pertama, pihaknya menambahkan tes bahasa dan psikologi lengkap.

"Karena tentunya tugas fungsi kita dalam berbagai bahasa asing selain bahasa Indonesia. Kenapa psikotes? Karena kita ingin diplomat kita punya kepribadian yang mumpuni dan ajeg sehingga itu menjadi syarat utama," ucapnya.

Baca juga: Menlu Retno: Tindakan Israel Bunuh dan Berangus Hak Warga Sipil Palestina Bukan Self Defense

Ia melanjutkan, sesi wawancara calon diplomat pun tidak hanya mengandalkan satu instansi. Wawancara itu melibatkan akademisi atau yang ahli di bidangnya dari pihak ketiga untuk menjaga transparansi.

"Dalam menjaga transparansi sejak tahun 2008, sistem rekrutmen Kemlu ini sudah (mendapat standar) ISO 9001. (Tahun) 2008 sampai dengan tahun ini. Jadi untuk standar mutunya sudah dijawab dengan standar mutu yang diakui secara internasional," jelas Cecep.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Kemenlu mendapat BKN Awards pada tahun ini.

Baca juga: Cak Imin: Tenaga Kerja Asing di Level Bawah Harus Disetop

Kemenlu menjadi salah satu yang terbaik dalam implementasi norma standar prosedur dan kriteria dalam manajemen ASN.

"Manajemen ASN bagian paling hulunya rekrutmen, diakui sebagai terbaik. Perencanaan ASN kita termasuk proses mutasi, adalah yang terbaik di mana mutasi itu tentunya berdasarkan kinerja (yang) dianggap yang terbaik," sebutnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com