Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Mulai Dibuntuti Partai Gerindra

Kompas.com - 27/12/2023, 18:02 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik.

PDI-P memiliki elektabilitas tertinggi dengan 16,4 persen, disusul Partai Gerindra dengan 14,6 persen.

“PDI-P sudah mulai dibuntuti oleh Partai Gerindra,” kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dalam paparannya secara daring, Rabu (27/12/2023).

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas Prabowo-Gibran 43,7 Persen, Anies-Muhaimin 26,1 Persen, Ganjar-Mahfud 19,4 Persen

Lalu, urutan ketiga sampai kedelapan masing-masing ditempati oleh Partai Golkar (11,9 persen), Partai Keadilan Sejahtera (11,8 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (9,2 persen), Partai Nasdem (6,4 persen), Partai Amanat Nasional (5,2 persen), dan Partai Demokrat (4,8 persen).

Kemudian disusul Partai Persatuan Pembangunan (3,5 persen), Partai Perindo (1,5 persen), dan Partai Solidaritas Indonesia (1,3 persen).

Sisanya partai yang mendapatkan elektabilitas di bawah elektabilitas 1 persen yakni Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda hingga Partai Ummat.

Sementara itu, sebanyak 5,9 persen responden belum menentukan pilihan dan 6,4 persen responden tidak menjawab.

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin Bersaing Ketat di Sumatera dan Jakarta-Banten

Arya mengatakan, tingkat elektabilitas partai politik masih dinamis.

“Tergantung mobilisasi kampanye partai atau caleg dan efek ekor jas capres-cawapres,” ujar Arya.

Arya juga mengungkapkan, dukungan pemilih beberapa partai pada pasangan capres tertentu, belum sepenuhnya solid.

Adapun survei ini digelar pada 13-18 Desember 2023.

Jumlah sampel 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah pemilih dan jumlah sample pada setiap provinsi, proporsi perempuan dan laki-laki dan kategori daerah urban dan rural. Primary sampling unit (PSU) berada pada level desa/kelurahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com