Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Korupsi Jadi Biang Kerok Ekonomi RI Tak Tembus 7 Persen

Kompas.com - 22/12/2023, 20:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Nicholas Ryan Aditya,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut korupsi menjadi biang kerok perekonomian Indonesia tak pernah menembus 7 persen dalam setahun pasca-reformasi 1998.

Mahfud heran lantaran Indonesia negeri kaya raya, namun sejak reformasi perekonomian negara tak pernah menyentuh angka 7 persen.

Menurut Mahfud, ekonomi Indonesia baru sekali pernah menembus 7 persen dalam setahun. Tetapi, itu terjadi di era Orde Baru.

"Dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli," kata Mahfud saat menyampaikan visi dan misi dalam debat cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Mahfud MD Ucapkan Selamat Hari Ibu Sebelum Paparkan Visi Misi di Debat Cawapres

"Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen, karena kita kaya raya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi," sambung Mahfud.

Ia tak menampik bahwa banyak korupsi di Indonesia. Hal ini juga sebagaimana laporan Transparancy International yang menyebut banyak korupsi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Baca juga: Muhaimin Sibuk Diskusi dengan Anies dan Anggota Timses Saat Gibran-Mahfud Paparkan Visi-Misi

Tak hanya itu, Mahfud menilai permasalahan korupsi juga terjadi di sektor darat, laut, dan udara.

"Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com