Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Awal Kampanye Hanya Rp 1 Miliar, Anies: Inilah Gerakan Rakyat

Kompas.com - 20/12/2023, 22:58 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, dana awal kampanye yang hanya sebesar Rp 1 miliar sebagai tanda gerakan rakyat.

Ia menyebut, dana kampanye yang tertera dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sebagai dana patungan.

Begitu juga gerakan kampanye yang ada di daerah. Ia menyebutnya sebagai gerakan patungan dan iuran.

"Ini memang di mana-mana teman-teman bergerak patungan. Patungan betul-betul iuran di mana-mana," ujar Anies saat ditemui usai acara Safari Nata di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/12/2023) malam.

"Jadi ini gerakan rakyat," ucap Anies.

Baca juga: Ganjar: Sebelum Saya Diumumkan, Pak JK Sudah Ada di Samping Anies

Ia mengatakan, para simpatisan dan relawan bergerak sendiri menyiapkan alat peraga kampanye secara swadaya dan mandiri.

Hal ini yang membuat Anies merasa semangat melanjutkan kampanye meski dengan modal yang pas-pasan.

"Kalau temen-teman perhatikan, ada banyak sekali warga yang menyiapkan spanduk sendiri, menyiapkan baliho sendiri dan itu yang membuat kami makin bersemangat bahwa ini bukan top down tapi ini adalah gerakan yang melibatkan seluruh rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi.

Anies-Muhaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit, yaitu Rp 1 miliar.

Baca juga: Cerita JK Ajari Anies Berpolitik, Puji Cepat Memahami Persoalan

Untuk lebih jelasnya, berikut laporan dana kampanye tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2024 yang diakses pada situs web KPU, 20 Desember 2023:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Uang dari pasangan calon: Rp 1 miliar

Total: Rp 1 miliar

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com