Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pencopotan Baliho, Bawaslu Minta Pihak yang Merasa Didiskriminasi Lapor

Kompas.com - 18/12/2023, 17:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengimbau para peserta Pemilu 2024 melaporkan berbagai tindakan yang diduga diskriminatif terhadap kandidat tertentu, misalnya pencopotan baliho di sejumlah wilayah.

Ini disampaikan usai ditanya pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut pencopotan baliho bergambar dirinya dan cawapres Mahfud MD adalah hal biasa.

"Pertama, misalnya di satu provinsi, peraturan walikotanya itu melarang alat peraga kampanye di beberapa jalan protokol, itu diturunkan, wajar. Dan semua berlaku sama. Jika tidak berlaku sama penurunannya, maka tolong laporkan kepada kami," kata Bagja ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Bawaslu Sebut Panglima TNI yang Berwenang Beri Sanksi ke Ajudan Prabowo Mayor Teddy

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan bekerja sama dengan polisi dan Satpol PP untuk mencegah terjadinya penurunan baliho capres-cawapres atau peserta Pemilu lain.

Ia menitikberatkan pada kerja-kerja Satpol PP. Sebab, terkait penurunan alat peraga kampanye di jalan protokol menjadi kewenangan dari Satpol PP.

Di sisi lain, Bagja menyatakan pihaknya tetap tegas menindak para pelaku diskriminatif terhadap kandidat tertentu. Hal ini dilakukan untuk menerapkan keadilan pada semua kandidat.

"Kami akan melakukan (penindakan bagi) yang tidak diskriminatif kepada teman-teman semua," tegas dia.

Lebih jauh, Bawaslu disebut telah menangani beberapa kasus lain yang diduga diskriminatif pada salah satu kandidat, misalnya dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) yang diarahkan memilih pasangan calon tertentu.

Baca juga: Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Netralitas Ajudan Prabowo Mayor TNI Teddy

Ia menegaskan, Bawaslu tidak diam saja melihat berbagai video yang viral di media sosial soal dugaan pelanggaran netralitas.

"Kami akan sampaikan nanti beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan video di masyarakat yang sudah kami tindaklanjuti juga ditingkat daerah, karena, mana ini Bawaslu? Bukan mana, karena kami juga harus hati-hati, karena begitu temuan, maka mau tidak mau ini harus dilanjuti," tutur Bagja.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pencopotan baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD adalah hal biasa.

Ia lantas mencontohkan berbagai kejadian pencopotan baliho di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan para relawan di Karawang, Jawa Barat, dalam acara "Temu Sayang Ganjar Love Relawan", Jumat (15/12/2023) pagi.

Baca juga: Penegak Hukum dan Bawaslu Didorong Gesit Usut Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye

"Saya terima kasih tadi laporan koordinator bahwa kita ketuk pintu, dari pengalaman saya, baliho Ganjar-Mahfud dicopot biasa," kata Ganjar kepada relawan.

"Di Bali dicopot, kemudian saya ke Sumatera Utara, eh dicopot waktu itu, kemarin ke Banten Pak Mahfud mau ke sana, dipasang pagi, dua jam enggak nyampai copot," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com