Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Akan Dalami soal Prabowo Beri Modal Rp 15 Miliar ke Koperasi di Karawang

Kompas.com - 17/12/2023, 10:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya melakukan pendalaman terkait calon presiden (capres) nomor urut 2 yang memberikan modal kepada sebuah koperasi di Purwakarta, Jawa Barat.

Lolly memberikan penjelasannya saat ditanya apakah pemberian modal tersebut termasuk dalam kategori money politik pada masa kampanye pemilihan umum (pemilu).

"Saya masih menarik data dari bawah. Karena dalam seluruh proses kampanye itu harus memberitahukan ke KPU juga Bawaslu. Sehingga pasti juga akan ada jajaran pengawas pemilu di lokasi itu," ujar Lolly usai menghadiri acara Haul Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

"Nah saat ini kita lagi tarik data, bagaimana laporan hasil pengawasannya. Tentu saja kami nanti akan lihat dulu, kami akan kaji dulu. Karena kan sesungguhnya aturan soal dana kampanye sudah jelas ya. Jadi nanti kita lihat kajiannya," jelasnya.

Baca juga: Diangkat Jadi Ketua Dewan Kehormatan Koperasi di Purwakarta, Prabowo Langsung Beri Modal Rp 15 Miliar

Sementara itu, saat ditanya apakah boleh seorang peserta pemilu memberi uang dengan nominal besar, Lolly mengatakan Bawaslu tetap akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Bawaslu dalam konteks ini pasti akan tarik data dulu dari bawah, kami lakukan kajian," katanya.

Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Koperasi Mekar Digital Sejahtera (MDS) Coop, Purwakarta pada Jumat (16/12/2023).

Pengukuhan tersebut dilakukan saat Prabowo menghadiri silaturahmi Nasional Koperasi MDS Coop 2023 tersebut. Usai dikukuhkan, Prabowo langsung memberikan modal sebesar Rp 15 miliar.

Prabowo mengatakan, dirinya tidak ingin menganggap kehormatan besar yang diberikan ini sebagai jabatan semata.

Baca juga: Prabowo Apresiasi Program Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kemenag

Menteri Pertahanan tersebut ingin ikut serta untuk kemajuan komunitas koperasi dengan membantu pemberian modal.

"Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja, saya ingin ikut serta," ujar Prabowo dilansir siaran pers resmi tim kampanye Prabowo, Sabtu.

"Jadi, saya putuskan akan ikut sertakan modal Rp 15 miliar dan kalau bisa bunganya serendah mungkin, karena saya sangat senang melihat kalian semua senyum," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com