Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Anies-Muhaimin Minta Lembaga Internasional Ikut Awasi Pilpres 2024

Kompas.com - 17/12/2023, 08:59 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin sedang mengupayakan agar lembaga internasional turut mengawasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Co-kapten Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said di hadapan para relawan saat meresmikan Posko Pemenangan di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (16/12/2023).

"Yang kami sedang upayakan juga bapak-ibu sekalian, kita sedang bicara dengan berbagai lembaga internasional karena dulu pemilu-pemilu pertama itu tahun 1999, 2004 dan 2009 itu mungkin pemilu terbaik level kecurangannya kecil," ujar Sudirman.

Baca juga: Soal “Ndasmu Etik” Prabowo, Jubir Sebut Bercanda, Kubu Anies Anggap Tak Etis, Ganjar Minta Masyarakat Menilai

Lembaga internasional dinilai perlu menjadi pengamat Pilpres 2024 sebagai bentuk netralitas melihat peristiwa pesta demokrasi di Indonesia.

"Ini ikhtiar kita," ucapnya.

Selain itu, Sudirman Said juga meminta para relawan yang hadir bisa berdoa agar aparat baik penegak hukum maupun penyelenggara pemilu bisa bersikap netral.

"Karena itu kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mnjeaga netralitas, karena kita tau beban-beban mereka berat sekali," katanya

Adapun usaha lain dengan cara memukul kentungan secara simbolis sebagai bentuk alarm masyarakat sedang mengawasi Pilpres.

Baca juga: Sudirman Said Minta Relawan di Purbalingga Kampanyekan Sikap Santun Anies-Muhaimin

"Yang kedua, kita juga menyiapkan sistem monitoring kalau itu dijalankan dengan baik ada sistem yang menginput (bukti-bukti kecurangan)," tuturnya.

Sudirman juga menyebut, Timnas sudah menyiapkan tim hukum yang cukup kuat yang tiap minggunya mendeklarasikan diri di seluruh provinsi di Indonesia.

"Dan tak kalah penting kita turut menjalin komunikasi dengan pihak level nasional untuk menjaga suasana tetap (netral) supaya tidak masuk tahapan (kecurangan) yang dianggap melampaui batas. Karena kalau itu terjadi yang akan muncul reaksi rakyat sangat kuat," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com