Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luncurkan Gerakan 1 Juta Kentungan, Timnas Anies-Muhaimin Ajak Membunyikan agar Demokrasi Tak Mati

Kompas.com - 15/12/2023, 16:20 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies-Muhaimin (Amin), Jazilul Fawaid meresmikan peluncuran Gerakan Rakyat 1 Juta Kentungan Perubahan di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

Ada tiga alasan simbol kentungan dijadikan gerakan perubahan. Pertama adalah mengingatkan demokrasi di Indonesia yang semakin menurun.

"Bunyikan, nyalakan kentungan, demokrasi mau mati kalau diteruskan, ingat pesan reformasi, ingat semua gerakan reformasi," ujar Jazilul.

Kemudian, simbol lainnya dari kentungan untuk mengingatkan seluruh masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Simpatisan Anies-Muhaimin Luncurkan Kentungan Jadi Simbol Perjuangan

Simbol terakhir untuk mengingatkan kepada publik agar menggunakan hak suara mereka dan tidak memilih golput (golongan putih/tidak memilih).

"Mengingatkan kepada publik, ayo datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), jangan ada yang golput," kata Jazilul.

Ia juga mengimbau kepada para simpatisan Anies-Muhaimin untuk memasang kentungan di rumah masing-masing jika dinilai tidak memberatkan.

Sementara itu, untuk calon anggota legislatif (caleg) dari partai Koalisi Perubahan diwajibkan untuk memasang kentungan.

"Kalau caleg bukan hanya kentungan, stiker, baliho, kaos apa pun kalau itu lebih dari kentungan," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga menyinggung kentungan harus dipasang di Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengingat netralitas lembaga eksekutif dan yudikatif tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Timnas Amin Sebut Istana dan MK Perlu Dipasangi Kentungan: Demokrasi Sedang Ada Masalah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com