Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Penculikan Aktivis Tak Hanya Muncul 5 Tahunan, Tiap Kamis Disuarakan Keluarga Korban di Depan Istana

Kompas.com - 15/12/2023, 13:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid membantah anggapan bahwa isu penculikan aktivis pada 1998 lalu hanya muncul lima tahun sekali setiap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto maju Pemilihan Presiden (Pilpres).

Usman mengatakan isu tersebut selalu dimunculkan setiap saat.

Bahkan, keluarga korban menggelar aksi rutin depan Istana, Jakarta, setiap hari Kamis, untuk bertanya kepada negara dimana keberadaan anak mereka yang masih hilang.

"Kalau dibilang hanya muncul di saat pilpres ya salah, setiap kamis keluarga korban tuh setiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang," kata Usman di acara Gaspol yang tayang di Kompas.com, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Ditanya Ganjar soal Makam 13 Aktivis 1998, Prabowo: Bapak Tahu Data Tidak, Berapa Orang Hilang di DKI

Meski begitu, Usman mengakui, isu tersebut menjadi ramai di momentum Pemilu karena Prabowo maju sebagai capres.

Sebab, Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus dianggap bertanggung jawab dalam penculikan yang dilakukan oleh salah satu unit di Kopassus bernama tim mawar.

Usman lantas heran lantaran pihak Prabowo menyebut bahwa isu pelanggaran HAM berat muncul hanya setiap lima tahun.

"Jadi kalau ada pendukung Prabowo atau Prabowo mengatakan kok tiap lima tahunan dimunculkan, ya mungkin mereka baca medianya baru 5 tahunan selebihnya tidur misalnya atau cari makan misalnya gitu ya," ucap Usman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, Usman mengatakan bahwa penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum internasional.

Dia menambahkan, selama pihak keluarga orang yang dihilangkan paksa belum mendapat kejelasannya soal nasib anggota keluarganya, maka kejahatan itu masih dianggap berlangsung.

Kasus kejahatan tersebut, ujar Usman, juga tidak mengenal batasan waktu atau masa kadaluwarsa.

Usman pun menilai pembenaran kubu Prabowo yang menyebut isu pelanggaran HAM sudah usang adalah pemikiran yang dangkal.

"Tidak mengenal kadaluwarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya," kata Usman.

Baca juga: Prabowo: Tapol-tapol yang Katanya Saya Culik, Sekarang Membela Saya

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengakui, dirinya berulang kali ditanya soal kasus pelanggaran HAM.

Prabowo mengatakan, pertanyaan itu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik menjelang penyelenggaraan pilpres.

Ini disampaikan Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023) malam, menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo disambut sorak sorai pendukungnya.

Prabowo mengeklaim dirinya sangat keras membela HAM. Bahkan, klaim Prabowo, ia kini didukung oleh para mantan tahanan politik (tapol).

“Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ucap Prabowo dengan berapi-api.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com