Kubu Anies-Muhaimin Janji Tak Akan seperti Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Hamdan Zoelva mengatakan, langkah politik Anies-Muhaimin akan berbeda dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mengungkapkan, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies dan Muhaimin akan membebaskan partai politik (parpol) pengusung untuk memberikan kritik.

“Kita pastikan akan dibuka, jadi partai-partai pendukung pun tidak seperti sekarang ini,” ujar Hamdan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).

“Karena, kritik itu adalah bagian dari dinamika kehidupan negara. Tanpa ada kritik, pemerintah menganggap dia selalu benar,” kata dia.

Baca juga: Anies-Muhaimin Teken Kontrak Pakta Integritas dengan Ijtima Ulama

Menurut dia, saat ini parpol pengusung Jokowi cenderung memilih bungkam untuk mengkritik pemerintah.

Padahal, kritik itu merupakan indikator bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik.

“Mungkin ada suara-suara riuh yang mengatakan (kebijakan pemerintah) itu salah. Tapi, mereka tidak berani, termasuk dari suara-suara yang ada di parlemen, di DPR,” tutur dia.

Ia menekankan, jika terpilih memimpin Indonesia, Anies dan Muhaimin bakal mewujudkan demokrasi yang sehat.

“Kita yakinkan, itu sikap sendiri dari Pak Anies bahwa saatnya demokrasi kita kembalikan pada relnya,” kata dia.

Sebelumnya, Anies menyatakan penurunan indeks demokrasi di Tanah Air salah satunya karena tak adanya kelompok oposisi yang kuat.

Baca juga: Anies-Muhaimin Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama

Dalam debat perdana capres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa (12/12/2023), Anies mengkritik sikap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masuk dalam pemerintahan.

Baginya, Prabowo tak kuat menjadi oposisi. Padahal, suara oposisi dibutuhkan untuk kesehatan demokrasi di Tanah Air.

Adapun saat ini, pemerintahan Jokowi diisi oleh 7 parpol koalisi dan hanya 2 oposisi.

Tujuh parpol koalisi adalah PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasdem.

Sementara itu, dua oposisi yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).