Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Harap RUU Perampasan Aset dan Transaksi Penggunaan Uang Kartal Segera Disahkan

Kompas.com - 14/12/2023, 14:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto berharap, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal segara disahkan menjadi undang-undang.

Menurut dia, ini menjadi atensi Presiden Joko Widodo dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

"Melalui kebijakan strategis untuk memudahkan semua stakeholder yang tergabung dalam Komite Nasional TPPU dengan mendorong pemerintah dan DPR," kata Agus dalam acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara yang digelar PPATK di Jakarta pada Kamis (14/12/2023) seperti yang disiarkan dalam YouTube PPATK Indonesia.

Baca juga: Saat Anies, Prabowo, dan Ganjar Tebar Janji soal Memiskinkan Koruptor dan UU Perampasan Aset...

Agus mengatakan, RUU Perampasan Aset akan memberikan efek jera bagi terpidana korupsi karena mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara. 

Sementara itu, RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal dinilai akan membatasi transaksi uang secara fisik dan mengharuskan dilakukan melalui perbankan sehingga lebih mudah dipantau. 

"Sehingga ke depan transaksi keuangan lebih akuntabel dan transparan," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali memberikan penekanan soal pentingnya Undang-undang (UU) Perampasan Aset xan RUU Pembatasan Uang Kartal atau uang tunai segera diselesaikan.

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset merupakan penguat pencegahan korupsi dari sisi regulasi.

Sementara itu, aturan hukum pembatasan uang kartal merupakan dasar hukum yang penting bagi pemberantasan korupsi selain Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Saya harap pemerintah, DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan," ucap Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Jokowi Dorong RUU Pembatasan Uang Kartal Dibahas dan Diselesaikan

Presiden Jokowi sudah menyerahkan surat presiden (surpres) dan naskah RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023 ke DPR.

Sedianya, pimpinan DPR diharapkan membacakan surpres dalam rapat paripurna pada 11 Juli 2023. Namun, momen yang ditunggu-tunggu ternyata tidak terwujud.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani membeberkan alasan mengapa surpres RUU Perampasan Aset belum juga dibacakan.

“Jadi seperti yang selalu saya sampaikan, DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya, setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata terbitnya,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Juli 2023.

Sementara itu, nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga masih belum jelas.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Nasional
Perang Bersama Melawan Judi 'Online'

Perang Bersama Melawan Judi "Online"

Nasional
Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Nasional
Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Nasional
Buru-buru Revisi UU di Masa 'Bebek Lumpuh'

Buru-buru Revisi UU di Masa "Bebek Lumpuh"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

Nasional
Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com