Saat Anies, Prabowo, dan Ganjar Tebar Janji soal Memiskinkan Koruptor dan UU Perampasan Aset...

“Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi,” kata Anies.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo: Tiap 5 Tahun, kalau Polling Saya Naik, Ditanya Lagi soal Pelanggaran HAM

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar soal gagasan pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo.

Sama dengan Anies, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.

“Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Mendengar jawaban dari dua pesaingnya, Ganjar berharap pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik ke depan, siapa pun presidennya.

"Inilah janji politik di depan rakyat. Maka kemudian kalau kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatanya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat," tuturnya. 

Tak diurai

Terkait ini, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyayangkan janji-janji yang ditawarkan para capres. Sebab, menurutnya, tidak ada satu pun capres yang menyampaikan cara mewujudkan gagasan masing-masing.

Padahal, Zaenur yakin, tidak mudah untuk merealisasikan gagasan tersebut. Untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, misalnya, dibutuhkan dukungan dari partai politik pengusung capres.

"Karena hampir semuanya itu membutuhkan dukungan dari partai politik (parpol) pengusung mereka," ucap Zaenur dalam acara Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Menurut Zaenur, tidak dijelaskan oleh capres bagaimana mereka akan memperbaiki sistem politik kalau tidak menawarkan demokratisasi internal parpol.

"Karena sampai sekarang, itu tidak dibahas (parpol) karena tingginya kekhawatiran di DPR bahwa RUU itu akan jadi bumerang yang akan menyayat leher mereka semua," ucap Zaenur.

Zaenur menilai, solusi pemberantasan korupsi dari masing-masing capres relatif sudah menarik. Hanya saja, cara untuk merealisasikan gagasan mereka belum disinggung dengan baik.

"Termasuk (gagasan) mengembalikan independensi KPK, itu juga tidak cukup untuk diuraikan dengan jelas oleh masing-masing capres," kata dia.