Saat Anies, Prabowo, dan Ganjar Tebar Janji soal Memiskinkan Koruptor dan UU Perampasan Aset...

Lebih lanjut, Zaenur menyebut, angka korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan. Selama 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, indeks persepsi korupsi (IPK) mengalami stagnansi.

Baca juga: TKN Prabowo Sebut Biaya Makan Siang Gratis Capai Rp 1 Triilun Per Hari untuk 82,9 Juta Penerima

Dia mencatat, IPK pada 2022 saja turun dari 38 per 100 menjadi 34 per 100. Posisi IPK ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2014.

"Korupsi politik dan korupsi penegakan hukum itu problem kita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir," katanya.

Zaenur menjelaskan, ada dua indeks utama di IPK yang skornya sangat rendah. Pertama, variety of democracy project, yaitu menilai dari sisi kualitas demokrasi, khususnya korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Kedua, world justice project atau rule of law index yang menyoroti situasi penegakan hukum dan juga judicial corruption.

"Jadi dari indeks penyusn IPK, dua indeks itu nilainya sangat rendah, masing-masing 24 per 100 atau hanya seperempatnya," tuturnya.