Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty International: Jawaban Prabowo soal Papua Justru Penyebab Kekerasan

Kompas.com - 13/12/2023, 18:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik jawaban calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto soal solusi penyelesaian kekerasan di Papua dalam debat perdana capres di kantor KPU RI kemarin.

Dalam jawabannya, Prabowo justru menyinggung soal-soal "campur tangan asing" dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan.

"Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti," kata Usman lewat keterangannya, Selasa (12/12/2023).

"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," ia melanjutkan.

Baca juga: Debat Perdana, Jawaban Prabowo soal Pelanggaran HAM Berat hingga Penanganan Konflik di Papua

Terlebih, di tempat lain, pembangunan pro-investasi justru banyak terbukti mengorbankan warga sipil dan membuka pintu pelanggaran hak asasi manusia, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera, hingga Flores.

Usman juga menyayangkan, isu pembangunan yang mengorbankan warga sipil ini luput dibahas dalam debat, padahal para capres dianggap bisa ditantang memaparkan cara mereka memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Kembali ke isu Papua, pada akhirnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang diberi kesempatan menanggapi pertanyaan Prabowo, menyinggung soal pentingnya upaya dialog dan menghadirkan rasa keadilan sebagai jalan mengakhiri kekerasan di Papua.

Baca juga: Prabowo ke Anies: Masalah Keadilan di Papua Tak Sesederhana Itu Pak Anies

Prabowo kemudian menyampaikan kesetujuannya atas pandangan tersebut. Akan tetapi, Usman menilai, jawaban para capres masih belum spesifik.

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayangnya, belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP (Majelis Rakyat Papua), dan pengadilan HAM di Papua," kata Usman.


"Itu mendesak," katanya lagi.

Usman menyoroti bahwa semua capres melontarkan komitmen soal penegakkan HAM yang, dianggapnya, sesuatu yang positif.

"Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com