Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Perdana, Jawaban Prabowo soal Pelanggaran HAM Berat hingga Penanganan Konflik di Papua

Kompas.com - 13/12/2023, 08:38 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana calon presiden 2024 telah rampung digelar. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan tidak masalah apabila dibentuk pengadilan ad hoc untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Prabowo juga menyatakan setuju apabila pendekatan dialog ditempuh dalam penanganan konflik di Papua.

Dalam debat yang bertema seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi itu, Prabowo juga ingin memperkuat lembaga pencegahan korupsi.

Minta isu HAM tidak dipolitisasi

Prabowo mengingatkan isu agar HAM yang sering dikaitkan dengan dirinya agar tidak dipolitisasi.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai isu HAM dan peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, menurut saya," kata Prabowo dalam debat yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Prabowo mengeklaim bahwa dirinya sangat keras membela HAM. Buktinya, orang-orang yang dulu ditahan dan diculik justru kini membela dirinya dalam Pilpres 2024.

"Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Baca juga: Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar

Menteri Pertahanan tersebut mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius.

Itu dikatakan Prabowo setelah disebut oleh Ganjar tidak tegas soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” kata Prabowo.

Prabowo menyatakan, jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.

“Jadi kalau memang, keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Baca juga: Usai Debat soal HAM, Prabowo Hanya Salami Ganjar dan Usap Keringat Pakai Handuk

Ganjar juga sempat bertanya terkait lokasi kuburan atau makam 13 aktivis itu.

“Apakah bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu kepada keluarga, agar mereka bisa berziarah?” kata Ganjar.

Namun, pertanyaan itu tidak dijawab Prabowo.

Prabowo mengatakan, isu penculikan aktivis itu merupakan isu yang diproduksi ulang ketika ia hendak mencalonkan sebagai calon presiden.

13 aktivis

Namun, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu tidak sependapat soal itu.

 

“Isu HAM dan penculikan aktivis itu bukan direproduksi lima tahun sekali, tapi isu harian, yakni isu yang dimunculkan saat Kamisan,” kata Erasmus, Selasa petang.

“Itu ada nama Pak Prabowo di sana,” ujar Erasmus.

Diketahui, penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Baca juga: Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara

Halaman:


Terkini Lainnya

Fakta-Fakta Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta-Fakta Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com