Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Hasil Debat Capres dan Potensi Meraup "Undecided Voters"

Kompas.com - 13/12/2023, 06:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kemudian berlanjut pada Pilpres 2009, 2014 dan 2019, dengan format yang terus disempurnakan.

Debat pada 2019 boleh dikata sudah mendekati format debat ala Amerika (AS) yang kerap jadi rujukan demokrasi kita.

Mengenai debat pilpres, mungkin kita sejenak dapat menoleh ke AS, negara dengan tradisi debat capres maupun cawapres yang sudah berlangsung lama. Kita bisa belajar bagaimana dampak dan pengaruh debat bagi kemenangan pilpres di negara itu.

Di AS, debat pilpres kerap berdampak bagi terjadinya migrasi pemilih, dan juga terhadap mereka yang belum menentukan pilihan. Apalagi di era setelah ada televisi, menyusul keberadaan radio dalam menyiarkan debat pilpres pada khalayak.

Salah satu contoh debat capres di AS yang memengaruhi hasil pemilihan adalah debat antara John F. Kennedy dan Richard Nixon pada 1960.

Debat ini memperlihatkan pentingnya penampilan di televisi dalam politik, karena Kennedy tampil lebih percaya diri dan menarik perhatian pemirsa.

Sementara rivalnya, Nixon terlihat kurang sehat dan tampil tak meyakinkan. Penampilan dalam debat ini diyakini berkontribusi pada kemenangan tipis Kennedy dalam pemilihan presiden tahun itu.

Begitupula debat antara capres Ronald Reagan dan Jimmy Carter pada 1980. Reagan berhasil menonjolkan dirinya sebagai calon yang optimistis dan kuat dalam menangani persoalan ekonomi.

Sedangkan Carter dihadapkan pada tanggung jawab ekonomi yang sulit. Debat ini dianggap memainkan peran dalam kemenangan Reagan dan mengubah secara cepat dinamika politik AS pada saat itu.

Di AS, peran debat pilpres jadi signifikan juga karena terdapat "swing states" atau negara bagian yang hasilnya tidak pasti pada setiap pemilihan. Sehingga undecided voters di swing states memiliki pengaruh besar atau menentukan hasil akhir pilpres.

Contohnya dalam Pilpres AS 2016, peran undecided voters, terutama di beberapa swing states kunci menjadi salah satu atau faktor penting kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton.

Itu adalah pengalaman di AS. Bagaimana dengan kita di Indonesia pada edisi edisi Pilpres 2024 ini, apakah debat capres maupun cawapres akan turut menjadi faktor penentu kemenangan?

Perlu dilihat lebih jauh, lewat hasil jajak pendapat terbaru, maupun bila ada dalam pertanyaan ketika ada yang melakukan exit poll.

Apalagi masih tersisa dua debat capres dan dua debat cawapres, serta potensi kejutan politik yang bakal mengiringi jalan debat nanti.

Apalagi debat yang diikuti cawapres pada 22 Desember 2023, adalah debat yang paling ditunggu-tunggu, sekalipun bukan debat dengan ‘format khusus’ cawapres sebagaimana Pilpres 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com