Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nilai Jawaban Prabowo Cukup soal HAM, Ganjar: Tinggal Publik yang Menilai

Kompas.com - 12/12/2023, 23:29 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berpandangan bahwa jawaban yang disampaikan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, tentang kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sudah cukup jelas.

Ganjar pun menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai setiap jawaban yang disampaikan oleh masing-masing capres dalam debat capres perdana.

"Oh buat saya cukup, tinggal publik nanti melihat karena yang akan menilai publik," kata Ganjar ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Namun, Ganjar tak menyebut secara spesifik jawaban Prabowo yang dinilainya sudah cukup terkait kasus HAM.

Baca juga: Usai Debat Capres, Anies dan Ganjar Ladeni Pertanyaan Wartawan, Prabowo Langsung Pulang

Ketika ditanya soal puas tidak puas, Ganjar mengaku bahwa bukan tentang itu yang hendaknya jadi sorotan.

"Oh ini bukan soal puas atau tidak puas. Ini cara saya untuk mengetahui dan publik mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan sikap seseorang," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut, Ganjar bergeser ke saran untuk KPU dalam penyelenggaraan debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia berharap, debat selanjutnya lebih diberikan ruang lebih besar, tetapi bukan durasi debatnya.

"Bukan durasi. Ruang tanya jawabnya yang lebih banyak, sehingga kata debatnya akan lebih bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, dan jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap," kata Ganjar.

Baca juga: Ditanya Anies soal Kasus Kanjuruhan dan Kilometer 50, Ganjar: Pemerintah Musti Berani...

Sebelumnya diberitakan, debat capres hari pertama salah satunya mengangkat tema soal HAM.

Prabowo meminta Ganjar untuk tidak menjadikan kasus HAM masa lalu untuk hal-hal politik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo mengenai isu HAM dan peristiwa penghilangan paksa tahun 1998.

Prabowo mengklaim bahwa dirinya sangat keras membela HAM. Bahkan, ia menegaskan bahwa orang-orang yang dulu ditahan dan diculik justru kini membela dirinya dalam Pilpres 2024.

"Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo ke Ganjar: Penghilangan 13 Aktivis Kenapa Ditanyakan ke Saya? Itu Tendensius Pak!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com