Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Nomor 3 Versi Litbang "Kompas", PDI-P Berharap pada Jawa Tengah

Kompas.com - 11/12/2023, 13:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku, pihaknya tidak lantas pesimistis dengan hasil survei Litbang Kompas terkini yang menyebut elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berada pada urutan ketiga.

Pasalnya, ia meyakini masih banyak peluang PDI-P memenangkan Ganjar-Mahfud. Salah satunya melalui kekuatan 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P yang menang pada Pemilu 2019.

"Jadi kemarin, kami dua hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PDI Perjuangan, 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019, ini modal yang sangat kuat," kata Hasto ditemui usai acara konsolidasi partai yang digelar DPC PDI-P Kota Cilegon, Banten, Senin (11/12/2023).

Selain itu, Hasto juga mengaku bahwa partainya mengandalkan kekuatan di Provinsi Jawa Tengah untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei Litbang Kompas, Pengamat: Sentimen Negatif Hanya di Kalangan Elitis

Meski tak menyebut spesifik kekuatan yang dimaksud, Hasto tetap yakin suara yang terekam di Litbang Kompas bakal berubah ke depannya menjadi lebih baik.

"Sehingga ini akan terjadi perubahan, karena yang di Jawa Tengah itu solid. Bahkan, targetnya itu sekurang-kurangnya 62 persen itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika," jelasnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) ini juga menjelaskan, dalam jajak pendapat Litbang Kompas turut disebutkan masih banyaknya undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 28,7 persen.

"Tetapi undecided, yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi 28 persen," ujar dia menegaskan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Jawa Tengah Satu-satunya Benteng Ganjar-Mahfud yang Belum Goyah

Hasto menambahkan, hasil survei yang menyebut elektabilitas calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di atas Ganjar juga tidak dikhawatirkan oleh pihaknya.

Bahkan, menurut dia, capaian elektabilitas dalam hasil survei Litbang Kompas tak seperti dugaan masyarakat sebelumnya.

"Bahkan, semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi. Tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38 persen. Artinya apa? 62 persen suara itu yang akan digalang oleh Ganjar-Mahfud," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2024 menunjukkan elektabilitas capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 29 November-4 Desember 2023 itu, Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas 39,3 persen.

“Pasangan Prabowo-Gibran unggul di hampir semua kategori sosio-demografis responden,” tulis peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, dikutip dari Harian Kompas, Senin.

Sementara itu, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7 persen.

Kemudian, tingkat elektoral capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3 persen.

Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com