Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Kompas.com - 07/12/2023, 19:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) yang juga seniman, Marco Kusumawijaya mengatakan, dugaan intimidasi yang dialami oleh seniman Butet Kertaradjasa saat pementasan tidak pernah terjadi di era Reformasi.

Marco mengatakan, apa yang dialami Butet ini menunjukkan betapa mundurnya demokrasi di Indonesia.

"Ini jelaslah termasuk melawan demokrasi. Ini belum pernah terjadi sejak reformasi. Jadi kemunduran yang luar biasa," ujar Marco saat ditemui di Menteng, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, Anies: Jangan sampai Hanya Boleh yang Enak di Kuping Negara

Marco menduga, diintimidasinya Butet oleh polisi berkaitan dengan arah dukungan Butet.

Sebagai rekan sesama seniman, Marco mengetahui bahwa Butet awalnya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, belakangan, kata Marco, Butet lebih sering mengkritik Jokowi.

"Mungkin karena itu lalu dikhawatirkan pentas dia akan terlalu kritik rezim. Tapi apa yang mau dikatakan kecuali bahwa ini adalah pelanggaran, apalagi pelanggaran hak ekspresi di dalam bidang kesenian itu adalah benteng suci terakhir yang harus kita pertahankan. Jadi kita harus bela Butet Kertaradjasa," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva teringat kembali momen di mana dirinya masih hidup di zaman Orde Baru.

Baca juga: Saat Butet Kartaredjasa Mengaku Diintimidasi, Tetap Mentas Sesuai Naskah meski Dilarang Bicara Politik...

Hamdan menyampaikan, saat itu para seniman yang ingin mentas diperiksa terlebih dahulu naskahnya.

"Ini kira-kira nanti akan balik lagi gejalanya. Ini rusak. Karena itu perkembangan dan gejala-gejala terakhir menunjukkan demokrasi Indonesia yang menurun ini termasuk salah satu gejalanya. Ketika seniman dihambat untuk pentas kalau mengkritik yang berkuasa. Ini masalah besar. Ini masalah perkembangan yang semakin lama demokrasi yang menurun ini tidak boleh terjadi," ujar Hamdan.

"Karena itu, ketika salah satu program Amin Alhamdulillah memperbaiki kembali partisipasi rakyat dalam demokrasi terutama pengambilan keputusan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, gelaran pentas seni karya Butet Kartaredjasa dan Agus Noor disebut-sebut mendapat intimidasi dari pihak kepolisian.

Pertunjukan teater bertajuk "Musuh Bebuyutan" itu digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng , Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).


Butet angkat bicara usai mementaskan pertunjukan teater pada Jumat lalu. Butet menyebut, ia diminta menandatangani surat pernyataan oleh polisi.

"Pertunjukan kali ini setelah 41 kali kami main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi," ucap Butet, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (5/12/2023).

Menurut Butet, lewat pernyataan itu, ia harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan teater itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com