Beda dengan Jokowi, Ganjar Nilai Pembiayaan IKN Tak Harus Andalkan Investor

NUSANTARA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memiliki paradigma yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo soal skema pembiayaan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai, skema pembiayaan dari investor hanya bersifat opsional.

Prioritas utama pendanaan IKN, menurut dia, tetap harus bertumpu pada anggaran negara.

Terlebih, untuk pembangunan aset-aset negara atau pengembangan sektor pemerintahan.

"Kalau IKN saya berpikirnya bisa mengajak (investor), bisa, tapi tidak wajib, karena skemanya tidak tunggal," kata Ganjar kepada wartawan dalam lawatannya ke IKN pada Kamis (7/12/2023).

"Ini membangun ibu kota, lho. Kalau bangun ibu kota, seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri," lanjut Ganjar.

Baca juga: Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen

Politikus PDI-P itu berpendapat, peran sektor privat nantinya bisa diarahkan untuk pengembangan ekosistem di IKN dan sekitarnya, dengan memberikan insentif tertentu untuk pemodal agar mau menanamkan modalnya

"Itu nanti sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda jadi ada industri yang tumbuh di sini, apakah itu industri yang mesti disiapkan, sebenarnya banyak," ujar Ganjar.

"Nah pada wilayah itu lah diserahkan kepada mereka (investor). Tapi, tidak akan pernah menarik kalau kemudian kita tidak bisa memberikan insentif," sambungnya.

Ganjar juga mengaku mulai didekati investor dan perwakilan negara sahabat terkait kelanjutan proyek ambisius Jokowi itu.

Ia meyakini, saat ini kebanyakan investor belum berani mengucurkan modal besar di sini karena masih menanti iklim politik alias masih "wait and see".

"Mulai banyak lah para investor, negara-negara sahabat, mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita. Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan bagaimana terhadap mereka-mereka," ia menambahkan.

Baca juga: Soal IKN, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan Timbulkan Ketimpangan Baru

Ganjar menilai bahwa investor pada umumnya membutuhkan kepastian hukum sebelum memutuskan akan menanamkan modal, termasuk untuk IKN.

Menurutnya, ini merupakan "problem besar". Namun, ia mengeklaim bahwa isu itu bisa diatasi seandainya ia dan pendampingnya, Mahfud MD, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Maka ketika saya bersama Pak Mahfud insya Allah ini jadi energi buat kami, buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya," jelas Ganjar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun. Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Cerita Alam Ganjar soal Privilege dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Sementara itu, jumlah anggaran yang diperlukan untuk membangun IKN ditaksir mencapai Rp 450-500 triliun.

Presiden RI Joko Widodo sejauh ini menilai bahwa investasi dari para pelaku usaha menjadi salah satu tonggak utama pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan IKN.

Pasalnya, kemampuan APBN untuk mengkaver pembiayaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya 80 persen mengandalkan investasi langsung serta KPBU

"80 persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi," ujar Jokowi dalam kegiatan bertajuk Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022) lalu.