Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Soroti Investor Asing Kabur dari Indonesia karena Alotnya Pembebasan Lahan

Kompas.com - 07/12/2023, 15:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti berbagai masalah yang membuat investor batal menanamkan modalnya di Indonesia. Masalah tersebut adalah sulitnya melakukan pembebasan lahan dan sulitnya perizinan investasi.

Jokowi mengungkapkan, Indonesia dahulu terlalu fokus pada aspek pemasaran dengan slogan investasi mudah.

"Dulu, kita ini selalu berorientasi pada pemasaran terus, marketing terus. Begitu investor datang, pembebasan lahan gagal, balik enggak jadi investasi. Investor datang lagi, ruwet perizinan. Balik, kembali lagi enggak jadi investasi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta gubernur, bupati, hingga wali kota, maupun Kementerian Investasi membuat iklim investasi yang kondusif.

Baca juga: Jokowi Ungkap Butuh Investasi Rp 1.650 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Selain itu, Jokowi juga minta cepat tanggap ketika investor mengalami masalah dan tidak hanya fokus pada aspek pemasaran.

"Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, kepala administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), semuanya adalah ujung tombak dari pelayanan investasi yang ada di negara kita. Jadi saya minta terus perbaiki iklim investasi nasional maupun daerah," ujar Jokowi.

Jokowi lalu mencontohkan aksi cepat tanggap yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Saat itu, ia meminta Bahlil untuk menyelesaikan masalah lahan untuk investor di Banten, dengan tenggat waktu selama satu bulan.

"Contoh yang kemarin kita di Banten, Lotte, bertahun-tahun enggak selesai. Saya perintah ke Pak Menteri Bahlil, maksimal tiga bulan harus rampung urusan tanah. Dua minggu diselesaikan (Bahlil), rampung," kata Jokowi.

Baca juga: Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Aksi cepat tanggap itu, menurut Jokowi, adalah hal yang dibutuhkan agar target investasi cepat terwujud.

"Percuma kita marketing muter ke seluruh negara berbondong-bondong datang, kemudian urusan tanah saja tidak bisa diselesaikan. Berbondong masuk, perizinan ruwet bertahun-tahun enggak bisa selesai. Untuk apa memarketingi urusan investasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Jokowi menargetkan investasi sebesar Rp 1.650 triliun di tahun 2024 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,7 persen.

Pada periode Januari-September 2023, realisasi investasi di luar Jawa sudah mencapai Rp 545,82 triliun atau 51,8 persen dari total investasi yang masuk. Sedangkan realisasi investasi di Pulau Jawa Rp 507,27 triliun atau 48,2 persen.

Adapun pada tahun 2022, realisasi investasi di Luar Pulau Jawa Rp 636,3 triliun atau 52,7 persen, dan realisasi di Pulau Jawa Rp 570,9 triliun atau 47,3 persen.

Baca juga: Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com