Sukses Implementasikan Siga, BKKBN Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2023 dari BPS

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengelola data dari tingkat pusat hingga lapangan, yang telah berkontribusi dalam pengumpulan, penyajian, dan pemanfaatan data secara berkualitas, akurat, dan tepat waktu.

Baca juga: BKKBN Optmistis Prevalensi Stunting Jadi 14 Persen pada 2024

BKKBN gelar diseminasi hasil Pemutakhiran PK 2023

Sebelumnya, BKKBN mengadakan diseminasi hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2023, Selasa (28/11/2023).

Dari kegiatan tersebut, BKKBN mencatat jumlah entitas keluarga di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 kepala keluarga (KK).

Selama semester I-2023, ditemukan 13.123.418 keluarga berisiko stunting. Sementara itu, pada semester II-2023, jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan sebanyak 1.774.206, menjadi 11.349.212 keluarga.

Dari pemutakhiran tersebut tercatat 72.516.889 keluarga terdata by name by address yang meliputi data Indikator Demografi, KB, Pembangunan Keluarga.

Baca juga: Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Persiapan Diri untuk Sambut Bonus Demografi di Indonesia

Pada periode 1 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023, BKKBN kembali melakukan pemutakhiran data keluarga di Indonesia untuk menghasilkan data terbaru yang menjadi dukungan program pembangunan.

Hasil pemutakhiran tersebut mencatat 72.516.889 keluarga terdata secara by name by address, yang meliputi informasi terkait Indikator Demografi, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Pada rentang waktu 1 September 2023 hingga 31 Oktober 2023, BKKBN melakukan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting.

Jumlah keluarga berisiko stunting pada semester I-2023 mencapai 13.123.418, sedangkan pada semester II-2023 tercatat 11.349.212 keluarga.

Baca juga: Angkat Kisah Menyentuh tentang Keluarga, Sinar Mas Land Rilis Web Series Perdana “Ruang Rindu”

Pendataan keluarga dan pemutakhiran data mencakup informasi by name by address yang dilengkapi dengan karakteristik sosial-ekonomi.

Dalam kerja sama antara BKKBN dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi dari desil 1 sampai desil 10.

Pemutakhiran PK-23 juga memberikan informasi untuk pembuatan peta keluarga berisiko stunting.

Baca juga: Soal Bantuan Gizi Prabowo-Gibran, Dewan Pakar TKN: Pemenuhan Gizi Penting Cegah Stunting

Penyelenggaraan Satu Data Keluarga di BKKBN merupakan bagian dari upaya menuju Satu Data Indonesia yang memiliki karakteristik akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan.

Selain itu, data tersebut dapat dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan di Indonesia.