Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Kompas.com - 05/12/2023, 21:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj telah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe dalam acara silaturahim dengan pimpinan pondok pesantren, madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) seluruh Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) di Inews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023) malam.

Awalnya, Hary Tanoe bercerita saat mendampingi cawapres nomor urut 3 Mahfud MD keliling di Jawa Timur pada Sabtu lalu.

Baca juga: Doakan Mahfud Jadi Wakil Presiden, Said Aqil: Dulu Gus Dur Juga Kagum pada Beliau

Ketika kunjungan di Sidoarjo, ia mengatakan, Said menyatakan dukungan untuk Mahfud.

"Waktu hari Sabtu, saya mendampingi beliau (Mahfud) di acara shalawatan Sidoarjo kurang lebih 100.000 hadir," kata Hary Tanoe dalam kata sambutan di Inews Tower,Jakarta.

"Dan guru bangsa kita, tokoh bangsa kita, Kiai Haji Said Aqil Siradj dengan tegas mendukung beliau untuk menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres (pemilihan presiden) sebagai wakil presiden," ujarnya lagi.

Mencoba menyakinkan hadirin, Hary Tanoe meminta semua memeriksa link YouTube yang menampilkan rekaman video Said Aqil menyatakan dukungan terhadap Mahfud MD.

Baca juga: PDI-P Yakin Ganjar-Mahfud Raup 60 Persen Suara di Kaltim

Namun, Hary Tanoe tak menampilkan video itu dalam acara. Ia hanya berjanji akan memberikan rangkuman pernyataan Said Aqil yang mendukung Mahfud MD.

"Mungkin bisa dicek di YouTube itu, beliau ngomongnya jelas sekali, nanti saya beri rangkumannya. Penegasannya. Saya ingat, begitu jelas gamblang lugas, apa adanya," katanya.

Hary Tanoe kemudian mengungkit bagaimana partainya memutuskan untuk mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Dukungan itu, menurutnya, direalisasikan dengan kerja sama empat partai politik, yakni Perindo, PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hanura.

"Kerja sama politik empat partai, Partai Perindo, ada tentunya partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, PPP itu tidak melibatkan pembicaraan bagi-bagi kekuasaan," ujarnya.

Baca juga: Di Depan Siti Atikoh, Pimpinan Ponpes Cipasung Sebut Mahfud Kepercayaan Gus Dur

Sebelumnya diberitakan, Said Aqil Siradj mendoakan Mahfud MD menang kontestasi Pilpres 2024 dan menjadi wakil presiden Republik Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Said dalam acara Shalawat Persatuan Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu, 2 Desember 2023.

"Pak Mahfud MD sahabat saya orang Madura Jawa Timur, sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, insya allah akan memenangkan dan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024," kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/12/2023).

Said kemudian menjelaskan kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin dengan mengutip kitab al-Ahkam al-Sultaniah karya al-Mawardi.

"Kalau saya lihat di Fiqh Siyasah karangan Al-Mawardi, Presiden dan Wakil Presiden syaratnya harus berilmu, pintar, dan cerdas. Pak Mahfud pintar tidak? Cerdas tidak? Profesor doktor ahli tata negara, dulu Gus Dur juga kagum pada beliau," ujar Said.

Baca juga: Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com